17kurtubi1.jpg

Reses Dr. Kurtubi

function popupCenter(pageURL, w,h) {var left = (screen.width/2)-(w/2);var top = (screen.height/2)-(h/2);var targetWin = window.open (pageURL, '_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width='+w+', height='+h+', top='+top+', left='+left);}function pinIt(){var e = document.createElement("script");e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e);}

Byar pet atau pemadaman listrik secara berkala masih jadi masalah sehari-hari bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Persoalan pemadaman listrik yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat bahkan merugikan aktivitas perekonomian masyarakat menjadi persoalan yang belum mampu dicarikan solusinya secara nasional hingga saat ini. Bahkan terdapat anekdot atas pemadaman ini, bahwa Indonesia tak perlu melakukan gerakan earth hour, karena pemadaman listrik terjadi setiap saat. Namun bukan dalam upaya mengurangi konsumsi, akan tetapi karena ketidakmampuan mencukupi kebutuhan listrik masyarakat.

Secara umum, Byar pet disebabkan kekurangan pasokan listrik lantaran pembangunan transmisi dan pembangkit listrik di beberapa daerah, masih dalam proses perampungan. Meski begitu, tak urung juga ditemukan kendala yang beragam di masing-masing daerah. Secara nasional pemerintah telah mencanangkan program percepatan pembangunan listrik 35 gigawatt. Karenanya, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 508 unit pembangkit listrik berkapasitas 42.968 MW dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019).

Memang pemerintah telah mengupayakan berbagai hal, mulai dari regulasi, hingga suntikan modal demi mewujudkan megaproyek infrastruktur listrik tersebut. Untuk regulasi misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberlakukan UU No 2 Tahun 2012 guna mempercepat pengadaan lahan. Kemudian mengeluarkan Permen ESDM No 3 Tahun 2015 yang berisi harga patokan tertinggi untuk mengatasi permasalahan negosiasi harga.

Dalam hal pengadaan proyek, baik melalui penunjukan atau pemilihan langsung dengan mengeluarkan Permen ESDM 3/2015. Soal pengurusan izin, pemerintah membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sebab tentu saja secara keseluruhan kebijakan itu demi prinsip good governance yang tetap harus dikedepankan. Sedangkan utk pendanaan di Pulau Jawa saja, PT. PLN (Persero) mendapatkan suntikan modal Rp 5 triliun dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) agar byar pet di Pulau Jawa dapat teratasi.

Kendati pemerintah pusat tengah terus berupaya mengatasi masalah byar pet, hal ini masih jadi perhatian serius bagi anggota legislatif, terutama DPR RI. Hal ini pula yang dirasakan oleh Dr. Kurtubi dari Fraksi Nasdem DPR RI. Permasalahan tersebut diungkapkannya ketika melakukan reses di dapilnya NTB. Anggota Komisi VII yang memang menangani bidang energi ini menyoroti daerah pemilihannya, NTB sebagai salah satu wilayah yang terkena dampak krisis listrik dari 9 total wilayah yang pernah diumumkan pemerintah akhir tahun lalu.

Nah, tak heran jika byar pet menjadi salah satu agenda utama reses kedua Kurtubi. Bersama Dinas Pertambangan dan Energi NTB, Kurtubi menggelar diskusi pada Kamis tanggal 5 Maret 2015. Khususnya di NTB, dalam persoalan byar pet ini, Kurtubi menyoroti peran Kementerian BUMN untuk bersikap tegas. Dalam pandangan Kurtubi, perlu intervensi pusat untuk menyelesaikan sengketa PLN dengan PT Barata, selaku kontraktor PLTU Jeranjang. Ia mengkhawatirkan jika dibiarkan berlarut-larut masyarakat juga yang jadi korban.

Selain itu, PT Newmont Nusa Tenggara juga akan diminta agar menjual daya listriknya kepada PLN untuk kebutuhan listrik di Pulau Sumbawa. Kenyataan ketersediaan listrik di NTB, bisa dilihat dari perbandingan jumlah penduduk. Hanya 67 persen dari total penduduk di NTB yang bisa menikmati fasilitas ketersediaan listrik.

Jumlah ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lain. Hal lainnya, penggunaan solar untuk pembangkit listrik juga disorot, karena dianggap boros, apalagi mesinnya yang berstatus sewa. Selaku wakil rakyat dari NTB, Kurtubi juga menekankan untuk jangka panjang, agar pemerintah mengutamakan potensi energi listrik terbarukan. Apalagi mengingat NTB kaya akan potensi tersebut. Di antaranya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, mikrohidro, gas, biogas, dan berbagai sumber lainnya yang bisa dikembangkan.

Selain itu, Kurtubi juga akan terus mendorong agar kilang minyak benar-benar direalisasikan di Lombok Utara. Sebab, sangat realistis jika melihat letak geografisnya. Lalu lintas kapan tanker jauh lebih aman dibandingkan di Selat Malaka yang padat. Bahan bakunya pun bisa didatangkan dari Afrika baik Nigeria, Kamerun, dan Angola.