67Dipakai1.jpg

Kurtubi: Wujudkan Swasembada BBM, Bangun Kilang Baru di Indonesia

function popupCenter(pageURL, w,h) {var left = (screen.width/2)-(w/2);var top = (screen.height/2)-(h/2);var targetWin = window.open (pageURL, '_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width='+w+', height='+h+', top='+top+', left='+left);}function pinIt(){var e = document.createElement("script");e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e);}

Jakarta – Sebagai negara yang kaya dengan hasil alam dan tanah subur, swasembada di Indonesia haruslah terwujud pada semua sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini ditekankan Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, bahwa tak hanya soal efisiensi, melainkan jugaswasembada Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah langkah strategis pemerintah menuju kedaulatan energi.

“Tak cukup hanya dengan membubarkan Petral,” tegas anggota Fraksi NasDem ini, ketika ditemui selepas rapat internal fraksi, Jumat (22/50).

Lebih lanjut Kurtubi menandaskan semestinya Indonesia memiliki program jangka panjang sebagai sebuah kejelasan negara ini punya cita-cita. Agargambaran pembangunan dan kemajuan negara ini tak hanya dipersiapkan untuk 5 tahun saja. Kurtubi mencontohkan pentingnya pembangunan kilang baru di Lombok, untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Tujuannya, supaya biaya distribusi dapat lebih murah, dibandingkan BBM harus dipasok dari kilang di Kalimantan atau Jawa.

Bahkan ironinya, sambung Kurtubi, sejak zaman Hindia Belanda kebutuhan BBM di beberapa wilayah tersebut, masih dipasok dari kilang Balikpapan. Akibatnya ongkos angkut begitu mahal karena jarak yang jauh.

Legislator asal NTB ini menyadari pembangunan kilang memang membutuhkan waktu yang tak singkat. Ia memperkirakan perlu waktu tiga hingga lima tahun. “Tapi ini demi kepentingan negara di 50-60 tahun ke depan. Maka, Fraksi NasDem di Komisi VII mendorong pemerintah untuk berani mendeklarasikan program ini sebagai program nasional,” tegasnya optimis.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas kilang yang telah ada saat ini di Indonesia, seperti Cilacap, Balongan, Palembang, juga Balikpapan. Kemudian membangun kilang baru dengan lokasi yang lebih dekat dengan konsumen, mengingat kebutuhan BBM kian meningkat.Yang terpenting, lanjutnya, langkah ini diarahkan untuk mendorong percepatan menyebarnya pembangun kilang di wilayah timur Indonesia.

“Misalnya, jika pemerintah berencana membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, Ongkos angkutnya tetap mahal ke wilayah Timur. Namun jika dibangun di Lombok, lokasi lebih dekat. Terletak di Selat Lombok yang dalam dan lebar, juga bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia-red) yang bisa dilewati oleh kapal- kapal besar tanpa mengganggu jalur pelayaran,” terangnya

Alasan lainnya, Selat Lombok tak sesibuk Selat Malaka. Sehingga untuk kepentingan jangka panjang, kapal tanker yang mengangkut minyak mentah impor untuk diolah di kilang, keselamatannya lebih terjaga. “Melewati ALKI Selat Lombok tak sepadat Selat Malaka, jalur Lombok lebih menjamin keselamatan. Selat Malaka akan semakin ramai, kita harus mulai mencari pusat lalu lintas perairan baru, yakni Lombok,” tegasnya.

Dorongan kepada pemerintah untuk membuat rencana jangka panjang terkait BBM ini, diakui Kurtubi memang membutuhkan dana besar, namun bukan berarti melulu membenarkan upaya efisiensi dengan impor migas.

“Jadi tak hanya dilihat dengan kacamata saat ini. Kita harus memiliki visi Indonesia masa depan. Inilah yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah,” tutupnya.