2Kurtubi1.jpg

Kurtubi: Malaysia sedang Bangun PLTN, Kita Masih Ribut 35 Ribu MW

function popupCenter(pageURL, w,h) {var left = (screen.width/2)-(w/2);var top = (screen.height/2)-(h/2);var targetWin = window.open (pageURL, '_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width='+w+', height='+h+', top='+top+', left='+left);}function pinIt(){var e = document.createElement("script");e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e);}

Jakarta – Anggota Komisi VII Kurtubi merasa optimistis dengan program pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam hematnya, program itu akan selesai minimal  75 persen pada 2019. Dia juga mengajak semua pihak untuk berpikir panjang, bahwa negara ini bahkan akan membutuhkan lebih dari 35.000 MW tenaga listrik. Kalau ketersediaan listrik kita setara dengan negara-negara tetangga, investasi akan meningkat dan kesempatan kerja bagi rakyat juga lebih tinggi.
 
Kurtubi mencontohkan daerah asalnya di NTB, di mana pengembangan pariwisata sudah direncanakan sejak 12 tahun lalu. Namun kenyataannya sampai hari ini perencanaan itu masih macet, salah satunya lantaran ketiadaan listrik. 
 
“Rakyat perlu dikasih gambaran, bahwa kita tidak bisa menjadi negara maju, kalau listrik kita seperti ini,” tegas Kurtubi.
 
Legislator dari Fraksi NasDem ini menjabarkan bahwa pada 2025 nanti, dengan perkiraan jumlah penduduk 285 juta jiwa,tetap saja konsumsi listrik Indonesia akan menempati peringkat bawah di dunia. Besaran konsumsi listrik kita tetap akan jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga.
 
Sebagai informasi, data PLN menunjukkan bahwa konsumsi per kapita tenaga listrik kita saat ini sebesar 0.8 MWH. Secara komparatif, besaran itu setara dengan 1/2 konsumsi perkapita Vietnam, 1/3 dari Thailand, 1/4 dari rata-rata konsumsi China dan hanya 1/5 jika dibandingkan Malaysia. Padahal, tingkat konsumsi listrik perkapita selama ini menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan warga, dan sekaligus menjadi rujukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
 
Pakar perminyakan ini lalu menceritakan pengalamannya bersama Komisi VII mengunjungi markas besar International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina. Dalam kunjungan itu, dia mendapat informasi bahwa 90 persen negara di dunia sudah menggunakan program nuklir, yang sebagian besar merupakan negara-negara maju. Saat ini, bahkan ada 67 negara sedang membangun listrik tenaga nuklir, termasuk negara tetangga kita Vietnam dan Malaysia.
 
“Bagaimana dia (red: Malaysia) masuk ke nuklir, sehingga semua  investor-investor lari ke Malaysia, pada saat kita masih (ribut) memikirkan listrik 20.000-30.000 MW, tegas Kurtubi. 
 
Menurutnya, Komisi VII DPR sudah sepaham bahwa opsi pembangkit listrik 35.000 MW ditetapkan sesuai desain kebijakan energi nasional yang berlaku saat ini. Desain energi kita masih menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir. 
 
“Jadi, listrik kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat melalui peningkatan investasi, imbuhnya.
 
Fraksi NasDem sendiri, menurut Kurtubi, mendukung penuh program listrik yang lebih besar. Kalau pun itu tak tercapaidalam waktu dekat, bisa dijadikan skema jangka panjang. Kalau proyek itu masih tersendat, mungkin lantaran proses investasi masih lambat, prosedur investasi kurang terbuka, kurang fair, dan sejenisnyaTak heran jika sebagian orang curiga bahwa proyek-proyek ini larinya ke kelompok bisnis tertentu.
 
Bagi Kurtubi, jika memang itu persoalannya, maka harus ditemukan cara untuk membenahi bersama. Bukan berarti dengan adanya persoalan itu kita bisa mengabaikan signifikansi kebutuhan listrik yang sudah mendesak. “Jadi saya mendorong sepenuhnya pemerintah melalui PLN untuk membangun pembangkit sebanyakbanyaknya, jangan dibatasi,” pungkasnya.