joice-triatman-partai-nasdem-wakil-bendara-tim-badja-donasi-banner-1jpg

Anak dan Cyber Pornography

function popupCenter(pageURL, w,h) {var left = (screen.width/2)-(w/2);var top = (screen.height/2)-(h/2);var targetWin = window.open (pageURL, '_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width='+w+', height='+h+', top='+top+', left='+left);}function pinIt(){var e = document.createElement("script");e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e);}

Oleh Joice Triatman*

KETIKA berpidato pada puncak Perayaan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru lalu, Presiden Jokowi mengundang seorang murid SD yang bernama Rafi Fadilah ke panggung. Dalam kesempatan itu, Presiden tidak meminta Rafi menyebutkan nama ikan atau nama suku seperti di acara-acara yang lain. Presiden hanya menanyakan apa cita-cita Rafi. Dengan lugas, si anak kemudian menjawab, “Ingin jadi youtuber, Pak,” jawaban yang kemudian disambut dengan gelak tawa yang hadir.

Youtuberi ialah sebutan untuk orang-orang yang membuat video dan kemudian mengunggahnya ke situs jejaring sosial Youtube. Istilah ini muncul ketika media sosial berbasis video ini menjadi trengenerasi muda dalam kurun waktu dua tahun terkahir. Sebutan ini sama halnya dengan istilah selebtwit untuk pengguna Twitter, dan selebgram untuk pengguna instagram.

Jawaban Rafi itu sesungguhnya salah satu indikasi bahwa cyberspace atau internet, terutama media sosial, telah menjangkau seluruh lapisan umur di RI. Apalagi dengan ha­dirnya ponsel pintar dengan berbagai jenis, tipe, dan harga, yang semakin memudahkan anak manusia untuk mengakses internet.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 menunjukkan jumlah total pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta pengguna. Angka ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang jumlahnya hanya 88 juta pengguna saja.

Fakta menarik lainnya dari survei APJII ialah mayoritas pengguna internet setuju bahwa internet tidak aman bagi anak-anak dan meminta pemerintah terus meningkatkan program terpadu dalam penanganan konten negatif. Sementara di sisi lain, survei APJII juga menemukan bahwa penetrasi pengguna internet berdasarkan rentang umur 10-14 tahun ialah yang tertinggi, dan di atas usia 50 tahun menjadi yang terendah.

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga telah berdampak pada tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis berbasis internet (e-commerce). Di sisi yang lain, internet juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sistem pelayan masyarakat (e-goverment), seperti yang telah sukses dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Surabaya.

Di sisi yang lain, hadirnya internet juga telah membuat tindak kejahatan yang berkembang di masyarakat tidak lagi hanya kejahatan konvesional, seperti pencurian dan perampokan. Bentuk kejahatan yang berkembang telah berada pada ranah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet atau lebih dikenal dunia dengan sebutan cyber crime.

Berdasarkan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila, dan United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime (Palermo convention) November 2000, cyber crime diklasifikasikan ke dalam enam jenis, yaitu cyber terorism, cyber pornography, cyber harrasment, cyber stalking, hacking, dan carding.

Tanpa menyampingkan lima jenis cyber crime yang lain, sebagai seorang ibu, cyber pornography ialah salah satu yang menjadi perhatian saya. Dalam soal ini, anak-anak sangat berisiko menjadi korban praktik-praktik kejahatan, baik pornografi maupun pornoaksi lewat internet.

Selama bulan Maret 2017 saja, setidaknya ada lima kasus kejahatan seksual lewat internet terhadap anak, yang terungkap. Salah satu kasus yang paling menyedot perhatian publik adalah terbongkarnya akun Facebook bernama Candy’s Group yang mencatat aktivitas kejahatan seksual terhadap anak. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai lokasi di RI itu mengindikasikan bahwa soal ini perlu disikapi serius dalam skala nasional.

Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari internet, membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan pornografi. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman anak-anak mengenai hal itu membuat mereka lebih mudah menerima apa yang dilihat secara langsung tanpa adanya filterisasi.

Kita tentu sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam membongkar kasus-kasus kejahatan terhadap anak lewat internet. Apalagi, sekarang Polri resmi mendirikan Direktorat Cyber Crime sebagai upaya menghadapi perkembangan teknologi internet, terutama media sosial dan media daring.

Namun, menjaga anak-anak agar tetap aman dari pengaruh dan kejahatan pornografi bukanlah hal yang mudah. Banyak aktor yang harus terlibat, salah satunya keluarga. Peran keluarga dalam mengawasi dan mendidik anak dalam menggunakan internet sangat mendasar. Keluarga benteng utama menyaring konten-konten yang dapat mengganggu atau mengarahkan anak kepada hal negatif, khususnya yang berbau pornografi.

Begitu pula terkait kejahatan pornografi yang telah membuat anak-anak menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual. Dalam hal ini, peran pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait juga harus diperkuat, demi meminimalisasi dan menghilangkan kejahatan-kejahatan terhadap anak lewat internet.

Penegakan UU No 17/2016 tentang Perlindungan Anak dan UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang akan terasa perannya ketika kejahatan terungkap dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Namun, setiap kejahatan yang telah terjadi terhadap anak yang mungkin berdampak buruk terhadap masa depan anak menandakan lengahnya kita dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang kuat, hal yang paling utama dan dominan dalam upaya meminimalisasi dan menghilangkan kejahatan berbasis internet terhadap anak ialah memperkuat dari sisi pencegahannya. Ini terutama dalam hal memberikan edukasi tentang memakai internet yang sehat bagi anak.

Saya jadi teringat Bill Gates, pendiri perusahaan raksasa Microsoft yang tidak membolehkan anaknya memiliki ponsel sebelum menginjak usia 14 tahun. Padahal, satu hasil studi yang dilakukan lembaga Influence Central pada tahun 2016 mengungkapkan rata-rata anak di AS mendapatkan ponsel pertamanya di usia 10 tahun.

Sebagian orang mungkin heran karena mengira Bill Gates akan memberikan gadget yang berlimpah untuk ketiga anaknya. Namun, sebagai seorang revolusioner di bidang teknologi tentu paham betul konsekuensi apa yang bisa ditimbulkan internet terhadap anak-anak sehingga memutuskan tidak memperbolehkan anaknya memiliki ponsel sebelum menginjak usia 14 tahun.

Jika seorang Bill Gates saja begitu mewanti-wanti anaknya dalam soal internet, mengapa kita yang awam abai dan seenaknya dalam berin­teraksi dengan internet?

*Fungsionaris DPP Partai NasDem (Tulisan dimuat di Koran Media Indonesia, Sabtu, 9/9/2017)