Ahmad Sahroni-Fraksi Partai NasDem-DKI Jakarta III-Seracen Perusak Bangsa

Memerangi Hoaks

Share with:


Oleh Ahmad Sahroni*

SEKALI lagi kinerja Polri memukau dengan keberhasilan membongkar produsen sekaligus penyebar berita bohong (hoaks) bernama Saracen. Sindikat itu disebut memiliki 800 ribu akun untuk melancarkan aksi. Konon, operasi mereka berlangsung sejak 2014. Ajang Pilpres 2014 ialah medan area pertama mereka. Polri mengatakan sindikat Saracen ini memproduksi hoaks untuk membentuk opini agar masyarakat benci terhadap pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi saat ini.

Tidak mengherankan jika di Pilpres 2014 berbagai fitnah berembus menerpa Jokowi. Tidak berhenti di situ, ajang pilkada serentak juga menjadi lahan mereka mencari keuntungan. Yang penting dari terungkapnya kasus ini ialah fakta bahwa kebohongan telah menjadi ladang bisnis. Betapa mencengangkannya, ada kelompok manusia yang bekerja secara profesional menciptakan dan menyebarkan kebohongan. Entah nalar seperti apa yang mendasarinya sehingga dusta menjadi sumber penghidupan.

Kejahatan luar biasa
Menurut penulis, perbuatan semacam yang dilakukan Saracen merupakan kejahatan luar biasa yang bisa mengakibatkan rusaknya nalar publik. Apalagi itu dilakukan terorganisasi. Sebuah riset ilmiah menyebutkan bahwa hoaks akan merusak fungsi otak manusia. Mereka yang gemar menyebarkan hoaks, fungsi amygdala-(pengatur emosi)-nya akan melemah. Saat sebuah hoaks disebar dan membuat emosi publik naik maka emosi yang timbul menutupi nalar sehat mereka.

Emosi yang meluap akan menghambat kerja lobus frontalis (semacam CPU dalam nalar kita). Tidak mengherankan jika mereka yang gemar pada hoaks begitu mudah percaya pada sensasi dan tersulut emosinya. Alhasil, bukan hanya narkoba atau pornografi yang berbahaya bagi masa depan anak bangsa ini. Hoaks juga menjadi ancaman serius bagi peradaban bangsa ini ke depan. Pra dan pasca-Pemilu 2014, media sosial memang sudah dipenuhi fenomena hoaks dan fitnah. Akan tetapi, siapa menyangka bahwa sampah dan fitnah itu terorganisasi dan bahkan menjadi industri.

Kelompok pembuat dan penyebar hoaks itu memanfaatkan ruang besar dunia virtual di Tanah Air. Pada 2016, ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Dari jumlah itu, setiap orang minimal mengakses internet 2 jam per hari. Alasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di era demokrasi tentu tidak dapat diterima. Kabar palsu bukanlah ekpresi kebebasan berpendapat. Berita dusta justru mencederai kebebasan berekspresi. Ia telah menjadi benalu yang menggerogoti makna kemerdekaan berpendapat.

Dalam demokrasi, kebebasan haruslah tetap berlandaskan ketaatan pada hukum dan menjunjung nilai kehidupan setara antarwarga negara. Tanpa hukum, demokrasi akan bertransformasi enjadi ruang banal dan brutal. Dalam ruang semacam itu, kehidupan antarkelompok yang berbeda akan saling menjatuhkan dengan segala cara.

Lebih parah
Abad ke-21 memang telah membuka cakrawala baru dunia dengan apa yang bisa kita sebut sebagai abad mikroelektronik. Hal itu ditandai dengan lahirnya cara pandang dan kesadaran baru bahwa ada kenyataan virtual yang memengaruhi bahkan mendominasi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Orang-orang saling terhubung dan semua menjadi subjek yang bisa memproduksi wacana dan opini. Orang-orang dengan mudah bertukar informasi. Kecanggihan teknologi informasi membuat kerja sindikat hoaks ini menjadi lebih mudah.

Mengutip James Brook dan A Boal dalam Resisting The Virtual Life (1995), teknologi virtual bersifat merusak tatkala hubungan dalam simulakra (realitas semu) mengambil alih interaksi tatap muka yang justru lebih kaya. Memang, dunia virtual dengan media sosialnya bisa menggantikan pertemuan tatap muka. Interaksi antarindividu dan kelompok di media sosial seolah mewakili pertemuan fisik. Namun, pertemuan semacam itu sesungguhnya semu belaka. Kenyataan inilah yang membuat media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menggalang dan menciptakan opini.

Pengguna internet di Indonesia dengan tingkat literasi yang rendah merupakan target empuk penyebar hoaks. Warga menjadi mangsa dari proses sistematis untuk menerima segala pesan dan kepentingan politik yang berlindung di balik kebebasan berekspresi. Kejahatan para penyebar hoaks bahkan bisa disebut lebih parah daripada pengedar narkoba. Hoaks telah menggiring dan mengubah cara pandang warga terhadap realitas yang ada.

Lebih jauh dari itu, hoaks merusak perangkat lunak manusia bernama logika, etika, estetika, dan hukum di ruang publik. \Kelompok seperti Saracen memanfaatkan perbedaan sebagai amunisinya. Kita dapat melihat secara nyata bagaimana hoaks yang disebar cenderung menggunakan isu SARA. Lalu secara berkesinambungan dilanjutkan melakukan provokasi, kebohongan, dan fitnah untuk memperbesar kebencian. Kenyataan ini bukan hanya melawan hukum, melainkan juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa membiarkan api dalam sekam ini merusak keindonesiaan yang dibangun di atas fondasi kebinekaan. Bayangkan jika sebagian besar warga tidak mampu memilah informasi dan begitu saja percaya dengan hoaks, bagaimana masa depan bangsa dan negara ini.

Akselerasi aksi
Oleh karena itu, dukungan terhadap kinerja penegak hukum dalam mencegah dan menindak para perusak itu patut kita lipat gandakan. Penegak hukum tidak boleh bekerja sendiri sebab hal itu akan dijadikan alasan bahwa negara dipandang otoriter dan melanggar kebebasan bereskpresi. Sebagai warga, kita harus bersama menyatakan perang terhadap hoaks. Hal itu untuk menyelamatkan nalar, tatanan sosial, aturan hukum, dan demokrasi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah dan kelompok warga. Pertama, pendekatan kultural; kedua, penegakan dan penguatan hukum secara ketat.

Pendekatan kultural bisa dilakukan dengan membuat gerakan perangi hoaks yang dibarengi peningkatan literasi digital. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami sebuah informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Adapun literasi digital artinya kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengakses, mengelola, atau bertukar informasi sehingga bisa kontributif dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat.

Gerakan ini bisa dimulai dengan memperbanyak konten positif berbagi pengetahuan, bacaan, dan sebagainya. Peningkatan literasi akan membuat warga atau netizen memiliki filter terhadap informasi yang tersebar sebab pengetahuan yang kaya akan membuat orang berhati-hati dalam memilih serta menyebarkan informasi. Gerakan ini juga bisa dilakukan melalui pendidikan terkait dengan dinamika informasi di dunia digital.

Hal lainnya ialah mendorong warga untuk selalu mencari perbandingan informasi yang tersebar. Kedua, melakukan perubahan atau revisi terhadap aturan yang berlaku dengan meningkatkan hukuman bagi pembuat hoaks dan juga para penyebarnya. Perubahan atau revisi aturan mendesak dilakukan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP. Revisi dua UU itu dibutuhkan dalam rangka membuat kepastian batasan mana yang hoaks dan bukan.

Karena, selama ini, pasal yang terkait dengan ujaran kebencian masih dianggap sebagai pasal karet. Tingkat urgensi revisi dua UU itu sangat mendesak, apalagi semakin dekatnya perhelatan Pemilu 2019. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2014, dunia virtual atau media sosial kita akan dipenuhi beragam informasi dan sebagian besarnya ialah hoaks. Hal itu mengingat selama ini hoaks dan atau ujaran kebencian kerap dipakai untuk menjatuhkan lawan politik.

Kita tentu tidak mau pesta demokrasi, kontestasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, dipenuhi fitnah dan kebohongan. Kita ingin pemimpin yang terpilih haruslah dari proses demokrasi yang menggunakan nalar dan rasa persaudaraan agar pascapemilu tidak terjadi perpecahan sosial.

*Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem (Tulisan dimuat di Koran Media Indonesia, Selasa, 12/9/2017)