Selain Standard Chartered Bank yang memprediksi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) GDP Indonesia akan menempati rangking No.5 di dunia pada tahun 2030, Price Waterhouse and Coopers juga memprediksi ekonomi Indonesia akan mencapai rangking 3 terbesar dunia pada 2050. Kita optimistis prediksi-prediksi ini akan bisa tercapai.
Prediksi dari kedua lembaga keuangan international ini tentu didasarkan atas data dan kajian yang kredibel. Harus juga diakui bahwa secara statistik, setiap prediksi terdapat peluang untuk meleset/error, baik karena sampling error maupun non-sampling error. Namun yang pasti, prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi dengan rangking terhormat di dunia, hanya bisa tercapai apabila infrastruktur terus dibangun dan diperkuat.
Sebab, ekonomi tidak bisa tumbuh stabil dan tinggi kalau infrastruktur tidak memadai. Contoh infrastruktur yang sedang dibangun, misalnya: infrastruktur transportasi seperti jalan negara, jalan tol, jembatan, rel kereta, LRT, MRT, pelabuhan, bandara dan lain-lain.
Infrastruktur pertanian yang perlu dibangun meliputi DAM, bendungan, embung, irigasi dan lain-lain. Sementara itu infrastruktur kelistrikan meliputi pembangunan pembangkit beserta jaringan transmisi distribusinya.
Kita semua tahu bahwa pembangunan infrastruktur yang disertai dengan kontrol masif ke lapangan menjadi program utama pemerintah saat ini. Sebagian pembangunan infrastruktur sudah selesai, meskipun sebagian yang lain masih belum selesai. Disamping perlu penyempurnaan dan penambahan pembangunan infrastruktur, seperti misalnya pertaman, perlunya penambahan Rencana Pembangunan PLTN untuk memperkuat dukungan industrialisasi di tanah air jauh kedepan.
Kedua, perlu rencana yang lebih terintegrasi, misalnya antara pembangunan smelter yang saat ini sedang berjalan. Hal itu perlu diintegrasikan dengan program hilirisasi termasuk industri hilir yang memanfaatkan output dari smelter, serta kebutuhan listriknya.
Untuk menggerakkan hal ini perlu ada koordinasi lintas kementrian bersama Bappenas, Perindustrian, ESDM dibawah Koordinasi Menko Perekonomian. Hal ini memiliki urgensi tersendiri, karena Pembangunan Industri Berbasis Tambang bukan melulu urusan atau tupoksi sektor ESDM.
Untuk tercapainya tujuan menjadi negara industri maju, jauh lebih efisien melanjutkan rencana pembangunan yang sedang dilaksanakan, daripada memulai semua dari awal. Sehingga, akan lebih rasional untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan saat ini dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menuju negara industri maju.
Ditulis oleh Kurtubi - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem. Ketua Kaukus Nuklir Parlemen. Alumnus Colorado School of Mines, Institut Francaise du Petrole dan Universitas Indonesia.
