Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Hamdhani melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) memantau ketersedian beras yang ada di Provinsi Sumatera Barat, baik itu stok beras maupun pendistribusiannya. Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja Badan Urusan Logistik (Bulog) di juga telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia, guna memantau ketersediaan stok beras.
“Jadi, dari laporan di beberapa daerah termasuk di Sumbar, ketersediaan beras di beberapa gudang aman. Dan, tidak ada kekurangan. Termasuk stok beras di gudang-gudang di Indonesia aman, tidak ada yang mesti ditakuti untuk kekurangan ketersediaan beras," ungkap Hamdhani usai memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Divre Bulog Sumbar, di Padang, Selasa (19/3/2019).
Kemudian, kata Hamdhani, pengecekan ke Gudang Bulog ini juga untuk menghindari adanya distribusi beras yang sudah kadaluarsa.
“Jangan sampai ada beras yang sudah kadaluarsa, apalagi pada Rastra. Negara tidak boleh memberikan beras yang kadaluarsa kepada masyarakat, seperti berkutu dan sudah menguning. Makanya kami lakukan pengecekan di setiap gudang, termasuk di Sumbar ini,” kata Hamdhani selaku ketua tim Kunspek Komisi VI DPR RI.
Terkait impor beras, legislator Partai NasDem ini menyebutkan impor diperbolehkan, namun harus melihat situasi dan ketersediaan stok. Kuota impor pun harus diatur supaya tidak membuat harga beras produksi petani menurun.
“Kalau tahun ini impor, kuotanya paling 15 persen. Presiden pun sudah arahkan agar tidak banyak impor. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan hari besar, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun baru,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Divre Bulog Sumbar Muhamad Anwar menyebutkan untuk stok ketersediaan beras di gudang Bulog Sumbar aman untuk 3 bulan ke depan. Karena saat ini ketersediaan beras di Gudang Bulog kurang lebih 6.300 ton.
“Pokoknya stok kita aman. Jika kurang kita akan tambah lagi ketersediaan beras ini. Karena, kita ingin kebutuhan beras bagi masyarakat Sumbar mencukupi dan tidak kekurangan,” jelas Anwar. []
Tulisan ini disadur dari berita resmi yang dimuat di situs DPR RI.
