JAKARTA (11 Desember): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi mengatakan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan efektif jika dibuat sederhana dan ringkas untuk memudahkan up-date yang setiap saat dibutuhkan untuk program-program sosial dan kependudukan.

"Tentu Kementerian Sosial, pemda dan lembaga lain harus bersinergi agar kualitas DTKS menjadi lebih baik. Harus dilakukan semacam modernisasi DTKS yang pasokan informasinya dikumpulkan dari lapisan terbawah," kata Nurhadi, Kamis (10/12).

DTKS merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat. Data itu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program terutama perlindungan sosial.

Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur VI (Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri) itu menambahkan pola koordinasi Pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Bahkan, jika perlu UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, direvisi.

"Saat rapat Komisi VIII dengan Kemensos, saya selalu ingatkan DTKS perlu penyederhanaan sistem. Contoh seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) yang meninggal dunia baru bisa terhapus setelah berbulan-bulan dilaporkan. Harusnya tiap bulan bisa up date bila sistem lebih ringkas," sebutnya.

Apalagi, lanjut Nurhadi dalam kondisi pandemi Covid-19, dipastikan banyak orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan dan patut menjadi perhatian. Nurhadi tak memungkiri penetapan Mensos dan pejabat Kemensos lainnya menjadi tersangka oleh KPK sebagai titik awal untuk membenahi sistem yang selama ini berjalan.(MI/*)