JAKARTA (4 Januari): Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan kontrol ketat dalam pelaksanaannya.
"Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, harus disikapi para pemangku kepentingan di daerah dengan bijak dan mempertimbangkan kondisi daerahnya masing-masing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1).
Kondisi penyebaran virus korona yang belum terkendali di Tanah Air, menurut Lestari, harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pelaksanaan proses PTM pada tahun ajaran 2020/2021 di daerah.
Namun pada hari pertama semester genap tahun ajaran 2020/2021, 4 Januari 2021, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, mengutip informasi Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumbar, menyebutkan 575 sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP melakukan PTM.
Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyebutkan ada 785 SMA, SMK dan SLB yang siap menyelenggarakan PTM di provinsi tersebut.
Meski begitu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, banyak juga pemerintah daerah yang memperpanjang proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena mempertimbangkan belum terkendalinya sebaran virus korona di daerah masing-masing.
Menyikapi kondisi tersebut, Legislator NasDem tersebut itu mengatakan perlu kontrol yang ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dalam keseharian oleh setiap pemangku kepentingan di daerah, sebelum memutuskan pelaksanaan PTM di tengah penambahan positif Covid-19 di Tanah Air yang belum menunjukkan tren melandai.
Mengutip data Satgas Penanganan Covid-19, Rerie mengatakan, pada 1 Januari 2021 tercatat rasio kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 29,46% atau terdapat penambahan kasus sebanyak 8.072 dari 27.401 orang yang ditest.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, hal tersebut berarti satu dari tiga orang yang ditest Covid-19, tercatat positif Covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut, kata wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah II (Jepara, Kudus, Demak) itu, saat ini sangat mengkhawatirkan bila PTM tetap dilakukan.[*]
