BANDUNG (7 Januari): Dalam dua pekan terakhir, masyarakat digegerkan dengan dua penemuan benda-benda yang terhitung janggal di perairan Indonesia. Pertama penemuan "seaglider" di perairan Selayar, Sulawesi Selatan dan ke dua ditemukannya serpihan roket di perairan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).  

Menanggapi dua temuan tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan meminta TNI dan Polri melakukan investigasi atas temuan puing roket yang diduga milik China tersebut.  

Farhan menilai, ada indikasi sebuah insiden telah terjadi pada pesawat tersebut. Apalagi ada sisa-sisa kebakaran di beberapa elemen yang ditemukan.

"Kita memang harus menunggu kepastian hasil investigasi forensik kepolisian setempat,” ungkap Farhan, Rabu (6/1).  

Legislator NasDem itu menambahkan, selain itu Kementerian Luar Negeri harus melakukan konfirmasi dengan pemerintah RRC mengenai puing-puing tersebut karena pada puing-puing tersebut ditemukan logo China National Space Administration (CNSA).

“Maka Kemlu harus membuka komunikasi dengan Kedubes RRC untuk memastikan apakah logo CNSA itu merupakan logo resmi lembaga negara milik pemerintah RRC. Lalu meminta penjelasan mengapa ada puing tersebut di Kalimantan Tengah,” kata wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu

Sambil menunggu hasil investigasi dan komunikasi dengan pihak RRC, Farhan meminta semua pihak menyikapi temuan serpihan pesawat ini dengan bijak.

“Kita harus bijak menyikapi dengan tidak melakukan reaksi yang tidak perlu kepada pemerintah RRC sebelum semuanya clear. Namun, komunikasi dengan mereka harus dilakukan dengan transparan agar tidak memancing berbagai spekulasi,” tuturnya.

Legislator NasDem itu juga meminta pemerintah, selain melakukan investigasi, juga mendorong lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas penerbangan di Indonesia dan TNI AU untuk menjelaskan temuan itu serta fenomenanya penemuan puing tersebut.

“Jangan sampai kita kecolongan, karena dalam waktu singkat ini, tiba-tiba kita menemukan benda-benda janggal yang terindikasi milik asing yang masuk wilayah Indonesia,” tegasnya.(*)