JAKARTA (7 Januari): Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi NasDem, Willy Aditya mengatakan, parlemen di dunia saat ini tengah terjadi pergeseran tren dari mengejar sebanyak-banyaknya produk legislasi menjadi kualitas legislasi termasuk fungsi pengawasan.

"Pergeseran tren parlemen di dunia yang sejak 1999 hingga 2004 itu adalah legislasi heavy. Produktivitasnya tinggi karena memang banyak sekali kebutuhan untuk membuat regulasi," ujar Willy dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring bertema 'Asa Politik Indonesia 2021', Rabu (6/1).

Saat ini, sambung Legislator NasDem itu, kondisi parlemen lebih mementingkan kualitas. Menurut anggota Komisi I DPR RI tersebut, proses implementasi dan pengawasan secara lebih detail baik oleh parlemen maupun masyarakat madani, menjadi lebih penting.

"Jadi kita tidak mesti terpatok atau kaku terhadap target prolegnas prioritas.  Paling penting adalah bagaimana memperdalam dan memperluas fungsi pengawasan dari DPR," tutur Willy.

Ia menyebutkan, DPR berperan dalam mengedepankan dialog atau musyawarah kemudian membuat sebuah peta jalan untuk demokrasi yang lebih matang, menjadi sangat krusial.

"Bagaimana melibatkan partisipasi yang lebih luas tidak hanya political society yang ada di DPR tapi juga civil society, business community, dan akademisi," katanya.

Willy mendorong MPR mengambil peran agar membuat dialog kebangsaan supaya tidak terjadi deal-deal setengah kamar antarpartai politik satu dengan partai politik lainnya.

"MPR menjadi sangat krusial pada konteks membangun dialog kebangsaan untuk peta jalan demokrasi kita," imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep) itu berharap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat bisa menjadi inisiator untuk terjadi dialog lintas elemen seperti komunitas politik, masyarakat madani, komunitas bisnis, dan akademisi.

"Sehingga demokrasi kita bisa menjadi sebuah collective responsibility," tegas Willy.(HH/*)