JAKARTA (13 Januari): Sejumlah catatan kritis disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni kepada Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program-program bantuan sosial (bansos).

Di antaranya Lisda memberkan catatan mengenai perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) maupun pendamping program PKH (Program Keluarga Harapan).

"Mulai dari penyeleksian, dan juga kesejahteraan mereka. Perlu juga ada evaluasi dan rolling. Jangan sampai 12 tahun bertugas di situ," kata Lisda saat hadir secara fisik dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Legislator NasDem dari dapil Sumatera Barat I itu juga menyoroti soal Elektronik Warung Gotong Royong atau e-Warong.

"e-Warong ini apakah betul bisa dipastikan sebagai pihak yang berhak mencairkan dana (bansos nontunai) tersebut. Ataukah ada oknum-oknum yang bermain di sana? Ini perlu penelusuran lebih dalam," imbuhnya.

Lisda juga mengkritisi target Kemensos untuk mengeluarkan peserta PKH dengan mendorong kemandirian ekonomi peserta PKH.

"Saya agak kurang setuju kalau dibilang target. Karena kalau kita baru bicara program tersebut hari ini dan tahun ini juga mereka harus dikeluarkan, apakah mereka sudah sanggup atau cukup mandiri? Jadi kalau program itu baru ada hari ini, mungkin baru bisa kita lihat (capaiannya) di tiga tahun atau lima tahun ke depan. Jadi mereka harus tetap mendapat perhatian sampai betul-betul bisa mandiri," katanya.

Legislator NasDem itu mengatakan, yang jadi persoalan adalah data dan kuota bantuan PKH. Lisda mengungkap fakta yang dia temukan di dapilnya (Sumbar I), dari 500 lansia dan disabilitas yang ada, kuota PKH hanya untuk 57 orang.

"Saya berharap di era Bu Risma hal-hal seperti ini dapat diperbaiki," ujar Lisda.

Contoh lain, lanjut Lisda, seorang anak yatim piatu dari orang tua penerima PKH, malah tidak mendapat bantuan dari PKH itu sendiri.

"Harusnya dia dapat lebih karena dia yatim piatu. Tapi malah PKH-nya terputus," ungkap Lisda.

Lisda juga mendorong agar Kemensos mendirikan rumah-rumah singgah di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menampung orang-orang jompo.

"Saya berharap kita bisa terus meningkatkan sinergi antara legislatif (Komisi VIII DPR RI) dengan Kementerian Sosial terkait koordinasi dalam menjalankan program-program sosial untuk masyarakat," kata Lisda.(HH/*)