JAKARTA (15 Januari): Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memastikan aspek keamanan, khasiat, hingga mutu vaksin sesuai perhitungan kebutuhan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene terkait pemenuhan ketersediaan vaksin Covid-19.
“Sarana, prasarana pendukung dan logistik vaksinasi lainnya, termasuk memiliki rencana cadangan (back up plan) dan hal yang tidak terduga juga perlu menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus dipersiapkan pemerintah,†ujar Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dirut PT Biofarma (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1).
Pemerintah, tegas Felly, juga diminta menjamin kesiapan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelayanan vaksinasi, serta memastikan kapasitas vaksinator terlatih secara kuantitas dan kualitas serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam program vaksinasi.
"Validitas dan reliabilitas data sasaran penerima vaksin juga perlu segera dipastikan," kata Legislator NasDem itu. Dia juga meminta pemerintah untuk tidak mengedepankan ketentuan denda dan pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19.
Terkait anggaran, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan sarana, prasarana termasuk pembiayaan untuk mendukung pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) termasuk monitoring dan evaluasi.
“Pemerintah perlu memastikan pendanaan pelaksanan kegiatan vaksinasi Covid-19 tahun 2021 tidak mengganggu anggaran program prioritas nasional di bidang kesehatan dalam tahun anggaran berjalan,†tegas wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara itu.
Mengenai vaksin merah putih, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes dan BPOM berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN untuk terus melakukan percepatan pengembangan vaksin merah putih dan kandidat lain.
“Tetap mempertimbangkan protokol wajib dalam proses pengembangan vaksin serta memastikan khasiat mutu dan keamanan," kata Srikandi NasDem tersebut.
Komisi IX DPR RI, tambah Felly, juga mendesak BPOM untuk mengawal dan mengevaluasi proses uji klinis fase tiga, guna memastikan efikasi dan keamanan vaksin CoronaVac sampai dengan pengamatan selama enam bulan, yaitu bulan Maret 2021.
Selain itu, BPOM perlu mengevaluasi kandidat vaksin sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan emergency use authorization (EUA) secara independen dan transparan. Kemudian, bersama Kemenkes, Komnas dan Komda KIPI, BPOM secara intensif harus melakukan pemantauan KIPI.
Masih kata Felly, Komisi IX DPR RI juga mendesak Biofarma untuk bertanggung jawab penuh menjaga mutu, keamanan dan waktu produksi vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac dan Bio Farma yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Terakhir, untuk menyukseskan proses vaksinasi, pemerintah diminta mengintensifkan advokasi dan sosialisasi kampanye vaksinasi.
“Sosialisasi kampanye vaksinasi perlu terus digaungkan dengan melibatkan pemerintah daerah, pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya," tutupnya.(MI/*)
