JAKARTA (19 Januari): Penanggulangan bencana akan menjadi maksimal jika semua unsur dan elemen masyarakat secara bergotong royong terlibat dalam mengatasi bencana tersebut.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni seusai meninjau bencana tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, pekan lalu.

“Jangan biarkan pemerintah, aparat keamanan, dan pihak terkait saja yang menghadapi semua bencana tersebut. Setiap elemen masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan, sehingga penanganan dapat cepat terlaksana,” ujar Lisda.

Memasuki awal tahun 2021 Indonesia diterpa sejumlah bencana selain pandemi Covid-19. Bencana yang datang silih berganti itu mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air JS-182 rute Jakarta-Pontianak, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, higga banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah. Bencana demi bencana itu menyita perhatian ekstra pemerintah.

Legislator NasDem itu mengapresiasi sikap tanggap pihak keamanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sigap dalam penanggulangan bencana, mulai dari proses evakuasi hingga pasca bencana, selalu berada di garda terdepan.

“Saya melihat langsung bagaimana koordinasi antara pemerintah dan relawan dalam penanggulangan bencana longsor di sini (Sumedang). Saya mengapresiasi kinerja TNI maupun Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau BPBD melalui Tagana (Taruna Siaga Bencana) di daerah yang selalu berada di garda terdepan, dalam penanggulangan bencana,” kata Lisda.

Meski demikian, Lisda berharap seluruh petugas terutama yang berada di pengungsian agar menata sedemian rupa lokasi, sehingga protokol kesehatan tetap terjaga dan tidak menjadi klaster baru Covid-19.

“Karena kita masih dalam pandemi, penanganan tentu akan lebih sulit. Agar terhindar dari klaster-klaster baru Covid perlu adanya penataan lokasi pengungsian dan penampungan sehingga protokol kesehatan tetap terlaksana,” jelasnya.

Ke depan, Lisda berharap kepada pemerintah agar melakukan pemetaan daerah yang rawan bencana dan kemungkinan terburuk yang timbul, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan jatuhnya korban yang lebih banyak. Selain itu, juga perlu diatur tata ruang pemukiman bagi warga yang berada di lokasi rawan bencana, dengan tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan pada lokasi-lokasi yang disinyalir rawan terjadinya bencana.

“Izin mendirikan bangunan harus memperhatikan dampak lingkungan dan dampak bencana bagi bangunan terutama kawasan pemukiman. Hal ini tentunya untuk memperkecil timbulnya korban jiwa, saat terjadinya bencana,” kata Srikandi NasDem tersebut.

Legislator NasDem itu berharap masyarakat menyadari bahwa kita berada pada negeri yang akrab dengan bencana, sehingga segala kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karenanya perlu peran masyarakat untuk tetap menjaga alam, dan tidak melakukan kegiatan yang merusak alam sehingga mengundang terjadinya bencana.

“Bersahabat dengan alam tidak bermaksud menyerah pada bencana tetapi menyiasati agar tetap survive dan menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana terjadi,” pungkasnya. (Bee/*)