JAKARTA (21 Januari): Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) diminta untuk segera menyempurnakan basis data besar (big data) terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini masih tersebar di 18 kementerian.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Martin Manurung. Kemenkop-UKM, kata Martin, harus memanfaatkan momentum penyaluran program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk mengonsolidasikan dan menyempurnakan big data UMKM.

“Jangan lupa juga agar terus menerus melakukan peningkatan data karena itu akan bermanfaat ke depannya. Karena itu mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kementerian untuk menghimpun big data ini,” kata Martin saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi-UKM, Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Legislator NasDem asal Sumatera Utara II itu menambahkan, Komisi VI DPR siap mendukung secara politik dan kebijakan mengenai langkah dan perencanaan yang disiapkan Kemenkop-UKM. Untuk itu ia meminta big data UMKM itu harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup para pelaku usaha kecil.

“Saya ingatkan kembali, mumpung Pak Menteri dan jajaran sedang mendorong BPUM ini, kalau perlu anggarannya seperti apa dan apa yang bisa kami bantu. Supaya penambahan 12 juta ditambah 12 juta jadi 24 juta pelaku usaha mikro yang sekarang dilayani Kemenkop bisa tidak lewat momentumnya untuk kita mendapatkan data,” pungkas Martin.(dpr.go.id/*)