JAKARTA (22 Januari): Komisi VI DPR RI mendukung permintaan masyarakat mengenai perlunya vaksinasi mandiri. Adanya vaksinasi mandiri dinilai bisa membantu mempercepat penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu segera menyiapkan payung hukum guna mewujudkan vaksinasi mandiri tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Rabu (20/1/).
Martin mengatakan, di tengah ancaman Covid-19 saat ini, kewajiban negara adalah menyediakan vaksin secara gratis sebagai hak dasar warga negara untuk sehat. Namun keberadaan opsi vaksinasi mandiri yang bersumber dari animo masyarakat, dinilai sangat membantu.
“Sekarang negara menyediakan gratis, lalu ada yang ingin melaksanakan mandiri, itu kan membantu negara, mempercepat. Menurut saya, harus segera dikaji payung hukumnya. Jangan sampai untuk hal-hal yang penting terbentur urusan legalitas,†tegas Legislator NasDem itu.
Menurut wakil rakyat dari dapil Sumatera Utara II itu, dukungan Komisi VI DPR terhadap opsi vaksinasi mandiri itu didasari pertimbangan jumlah populasi rakyat Indonesia yang sangat besar. Ditambah lagi dengan keterbatasan rantai fasilitas penunjang pelaksanaan vaksinasi yang membutuhkan dukungan sarana prasarana.
“Karena itu untuk mempermudah, karena banyak juga swasta yang ingin melakukan vaksinasi mandiri untuk karyawannya, kita menyetujui opsi vaksinasi mandiri itu,†tegas Martin.
Sebelumnya masih dalam rapat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 menyatakan desakan terhadap opsi vaksinasi mandiri telah diterimanya.
Namun pihaknya masih belum dapat mengambil keputusan atas opsi itu, karena opsi vaksinasi gratis masih dijadikan prioritas. Akan tetapi sejauh ini sudah merencanakan untuk melakukan perbedaan merek vaksin antara vaksin mandiri dengan vaksin gratis.
“Vaksin gratis tetap masih dijadikan prioritas utama. Tetapi dalam rencananya atas opsi vaksinasi mandiri akan dibedakan merek vaksinnya dengan vaksin gratis. Sebelumnya terkait opsi vaksinasi mandiri ini, kita juga telah menerima masukan dari Komisi VIII DPR,†jelas Erick Thohir.(*)
