JAKARTA (25 Januari): Fraksi Partai NasDem DPR RI menginginkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) diturunkan menjadi 15% dari 20% yang berlaku saat ini.
"Pertimbangannya, dua kali pemilihan Presiden (Pilpres) dengan threshold 20 persen itu, hanya ada dua pasang calon. Karena hanya ada dua pasang calon, menyebabkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Jadi, masyarakat terbelah," ujar Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa, di Jakarta, Senin (25/1).
Pembelahan masyarakat tersebut, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, bisa karena dukungan yang rasional, tetapi banyak juga yang emosional dan mengarah pada fanatisme.
"Hal itu kemudian menjurus kepada politik identitas. Untuk menghindari polarisasi di masyarakat itu, maka kami ingin angkanya (Presidential Threshold) diturunkan," tegasnya.
Menurut Legislator NasDem itu, diturunkannya Presidential Threshold tidak akan terjadi polarisasi lagi. Karena, dengan diturunkannya ambang batas Presiden itu, maka besar kemungkinan calon Presiden-Wakil Presiden akan lebih dari dua pasang.
Namun, sambung Saan, jika Presidential Threshold diturunkan di bawah 10% akan menimbulkan banyak calon.
"Banyak calon memang bagus. Masalahnya, di kita itu ada budaya asal nyapres. Tidak peduli dukungan publiknya kuat atau lemah," jelasnya.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menambahkan, tentu ada dampak lain juga. Misalnya dari sisi kenegaraan. Capres yang memenuhi syarat, harus diberi berbagai pelayanan seperti pengawalan dan sebagainya.
"Akibatnya, jadi tambah beban negara kalau kebanyakan Capres," imbuhnya.
Saan mengatakan jika Presidential Threshold diturunkan menjadi 15%, maka dua partai saja sudah bisa mengusung Capres.
"Jadi, lebih simpel. Proses koalisi untuk mengajukan calon, lebih mudah juga. Intinya, dengan 15 persen ini, bisa ada lebih dari dua pasang. Sehingga, polarisasi masyarakat bisa diminimalisasi," pungkasnya.(HH/*)
