JAKARTA (26 Januari): Revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan komitmen bersama fraksi-fraksi DPR dan sejumlah organisasi kesehatan nasional. RUU tersebut akan dikawal hingga disahkan.

"Kami bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara intensif untuk menggolkan UU itu. Asosiasi dokter, ikatan dokter, pengajar, fakultas kedokteran, dan semuanya terlibat," ungkap Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya, Selasa (26/1).  

Wakil Ketua Baleg DPR itu menegaskan, yang disuarakan adalah menyangkut birokasi pelantikan dokter yang dinilai berbelit-belit. Sehingga, calon dokter yang siap bertugas kerap tertahan.

"Jenjang birokrasi yang sangat panjang dan berbelit-belit. Itu yang menjadi catatan," tegas Willy.

Legislator NasDem itu juga mengungkapkan, dorongan merevisi beleid itu tidak hanya merujuk pada situasi pandemi Covid-19. Salah satu produk hukum yang diperjuangkan Fraksi NasDem DPR itu disuarakan sejak periode 2014-2019.

"Pandemi ini sebagai katalisator saja. Periode sebelumnya sudah diperjuangkan oleh NasDem, tapi periode ini Alhamdulilah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021," tegas Willy. (medcom/*)