JAKARTA (26 Januari): Realisasi transaksi menggunakan Kartu Tani di Provinsi Banten terhitung masih rendah. Oleh karena iut, transaksi menggunakan kartu yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perlu dimaksimalkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi NasDem, Martin Manurung usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi BRI di Banten, Senin (25/1).

“Program Kartu Tani belum secara maksimal dimanfaatkan. Tingkat penyerapannya saja di Provinsi Banten bahkan di bawah satu persen, yang menjadikan Banten, provinsi terendah dalam hal realisasi transaksi kartu tani. Saya rasa ini jadi (perlu) perhatian khusus,” ungkap Martin.

Legislator NasDe itu melanjutkan, minimnya pemanfaatan Kartu Tani ini bukan hanya di Banten, namun daerah lain yang memiliki kawasan pertanian.  

“Jadi berdasarkan temuan, saya meminta kepada BRI, (terkait) data (transaksi Karu Tani) lebih dalam lagi, dan sudah dikatakan pihak BRI akan memberikan data yang diinginkan, untuk nantinya Komisi VI akan mengevaluasi kepada pihak-pihak terkait,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut terkait hal ini, Komisi VI DPR RI akan menggelar rapat kerja gabungan dengan Komisi IV DPR RI, selaku mitra kerja Kementan.

“Rapat gabungan ini sangat diperlukan, agar program ini lebih bermanfaat bagi rakyat. Karena ini sebenarnya tidak terkait dengan pandemi Covid, Kartu Tani sangat diperlukan masyarakat. Jadi kita tahu dimana dan apa penyebab dari persoalan yang ada,” jelas Martin.

Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem itu menilai, penyebab minimnya transaksi Kartu Tani ini apakah karena minimnya sosialisasi atau penggunaan kartu yang belum jamak (dikenal) di tengah masyarakat sebagai satu satunya cara untuk memperoleh subsidi.

“Bahkan menurut saya dengan adanya Kartu Tani, justru bisa meminimalisir penyelewengan yang ada di lapangan. Ini harus kita pertegas kepada pemerintah,” tegas Martin.(dpr.go.id/*)