JAKARTA (28 Januari): Sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua maupun di Papua Barat membuat masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk membeli minyak.
Persoalan tersebut diungkap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Rico Sia, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
"Ternyata di sana mereka harus menunggu lama, sampai berhari-hari. Padahal mereka, pengusaha asli Papua ingin membangun tempat-tempat penampungan untuk ketahanan energi," ujar Rico Sia.
Menurut wakil rakyat dari dapil Papua Barat itu, jika di Papua maupun di Papua Barat ada tempat-tempat penampungan BBM, diyakini pasokan BBM di wilayah tersebut tidak akan terganggu.
Legislator NasDem itu meminta kepada BPH Migas agar memberi kesempatan kepada pengusaha asli Papua untuk membangun penampungan-penampungan tersebut.
"Mereka punya lahan cukup luas, bahkan sangat luas, modal juga ada, tapi izin usaha mereka yang belum pernah diberikan. Padahal, pengusaha-pengusaha asli Papua tersebut sudah kerap mengajukan izin usaha tersebut, namun ditolak, ditolak, ditolak dan ditolak lagi," tegas Rico.
Dalam RDP yang dihadiri Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa itu, Rico juga menegaskan arti pentingnya melibatkan pengusaha asli Papua dalam pengelolaan energi. Rico berpandangan, pengusaha asli Papua ingin bisa bersinergi dengan Pertamina, BPH Migas untuk kepentingan negara ini.
"Mereka orang baik yang ingin bekerja sama dengan baik. Maka saya berharap mereka diberi kesempatan sehingga mereka merasa menjadi bagian dari Indonesia, dan bisa menjadi pengusaha hebat," tegas Rico.
Legislator NasDem itu berharap, pengusaha di Papua maupun Papua Barat, bisa menjadi pengusaha yang bukan hanya mengelola skala kecil, tetapi juga harus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk mengelola skala lebih besar.
"Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ditindaklanjuti segera, karena mereka selama ini tidak ada kesempatan," tegas Rico. (Sonia/*)
