JAKARTA (31 Januari): PT Pupuk Indonesia (PT PI) belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Sekitar sembilan juta ton kebutuhan pupuk nasional yang belum mampu diproduksi PT PI, baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi.
Hal ini terkuak saat delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan PT PI di Cirebon, di Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/1).
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung mengungkapkan, kapasitas produksi PT PI masih terbatas. Rencananya, PT PI akan membangun pabrik baru di beberapa daerah untuk meningkatkan produksinya.
"Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional. Kita perlu tahu langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI DPR. Saat ini, jarak antara produksi dan kebutuhan pupuk nasional sekitar sembilan juta ton. Ini harus dipecahkan," ujar Legislator NasDem tersebut.
Wakil rakyat dari dapil Sumatera Utara II itu juga mengatakan, masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral. Untuk itu, semua pihak perlu duduk bersama menyelesaikan isu pupuk. Bahkan, tambah Martin, Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel sudah menyerukan agar semua komisi yang terkait pupuk bisa duduk bersama mencari solusi. Semua komisi di DPR yang terlibat masalah pupuk bisa mengawal masalah tersebut agar segera teratasi.
Legislator NasDem itu juga bicara soal kartu tani yang ternyata tidak semua petani memilikinya. Ini tentu menyulitkan para petani mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi. Kartu tani, sejak awal diterbitkan masih bermasalah, lantaran infrastrukturnya belum tersedia dengan baik.
"Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau gunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani," tandas Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem itu.
Dengan kartu tani, tambah Martin, PT PI juga mudah mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan. Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual. Kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksinya. (dpr.go.id/*)
