JAKARTA (3 Februari): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasan Aminudin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pembangunan pasar tani dengan serius.
"Jangan sampai pembangunan pasar tani itu nantinya sama dengan pasar tradisional biasa atau pasar liar yang menjual sayur mayur dan hasil bumi lainnya," ujar Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto dan Sarwo Edhy, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menginginkan Kementan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) atau pemerintah daerah (pemda) setempat terkait pembangunan pasar tani.
"Kalau konsep ini oke, Kementan bisa memberikan kepada teman-teman di DPR yang mampu melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atau pemprov setempat di provinsinya masing-masing. Ini kan dapat meringankan tugas Kementan sendiri," jelasnya.
Legislator NasDem itu juga berharap ada pembagian anggaran sehingga tidak ada beban kepada pemda baik kabupaten atau kota yang memiliki tanah. Sedangkan untuk infrastruktur dikoordinasikan dengan pemprov.
"Kalau itu bisa segera dilakukan Kementan, hal tersebut menjadi luar biasa," pungkasnya.
Menyikapi saran tersebut, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy menyebutkan bahwa Kementan hanya menyuplai barang dari Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di 3.000 titik.
Menanggapi itu, Hasan Aminudin mengatakan, terkait Kementan yang hanya mengkoordinasi barang dan tidak memberikan bantuan, mengindikasikan bahwa eselon I di Kementan kurang mengerti konsep pasar.
"Kalau cuma mengkoordinasi, itu namanya pasar kaget, bukan pasar tani. Kalau itu kan konsepnya pak RT bukan eselon I. Coba diubah lagi, sayang uangnya," tegas mantan Bupati Probolinggo dua periode itu.
Seharusnya, tambah Hasan, pasar tani dapat menjebatani para petani dan tengkulak.
"Misalnya satu provinsi ada satu pasar, di sana hadir para tengkulak dan petani dari kabupaten. Tengkulak itu adanya di pasar bukan di sawah. Itu baru namanya pak dirjen bekerja dari hulu ke hilir," pungkasnya (HH/*)
