Berita

Pemerintah Diminta Peduli pada Industri Pers
  • 03
  • Feb

Pemerintah Diminta Peduli pada Industri Pers

JAKARTA (3 Februari): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian dinilai lebih mengutamakan membayar influencer daripada menyelamatkan media di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Penilaian tersebut dilontarkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rapsel Ali di Jakarta, Rabu (3/2). Baginya, apa yang dilakukan BUMN serta kementerian itu sangat tidak adil.

"Selain influencer bersifat individu, peran media dalam membantu pemerintah selama masa pandemi juga seperti terabaikan. Padahal, industri pers juga sangat berperan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia," ujar Rapsel.

Menurut wakil rakyat dari dapil Sulawesi Selatan I (Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar) itu, perusahaan negara lebih mengutamakan membayar influencer dari pada memasang iklan di media, padahal influencer cuma individu, sedangkan media punya banyak karyawan. Hal tersebut merupakan masalah serius dan sangat memprihatinkan.

“Kami Partai NasDem sangat prihatin dengan situasi dan kondisi ini dan berencana mengundang para pemimpin redaksi masing-masing media untuk diskusi demi mencari solusi ke depan,” tegasnya.

Rapsel mengungkapkan, secara pribadi dirinya sangat sedih melihat industri pers yang begitu kerepotan selama pandemi Covid 19 ini. Apalagi setelah mendengar curahan hati pimpinan media dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Saya menangis melihat industri pers tumbang satu persatu. Seminggu ini saya intens bertemu dengan beberapa pimpinan media. Mereka sambil tertawa-tertawa pahit menyampaikan kesendirian media dalam menghadapi situasi ini,” tuturnya.

Rapsel berharap koran-koran maupun media online harus juga lebih aktif dalam memberitakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jika itu dilakukan, lanjutnya, tidak ada alasan untuk tidak peduli pada industri pers. Apalagi, anggaran untuk PEN sangat besar.

“Banyak kok anggarannnya. Sebanyak 0,5 persen saja anggaran PEN untuk industri pers, itu baru Rp300 miliar lebih. Ini perlu diperhatikan. Sebab industri pers juga sangat berperan dalam penanganan Covid-19,” tegasnya.(HH/*)

Share:
Berita Terbaru