JAKARTA (10 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan capaian kapasitas pendanaan bagi nelayan dan masyarakat perikanan Indonesia. Hal tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi.

“Kami berharap KKP dapat meningkatkan dan mengawasi penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta realisasi KUR subsektor perikanan di 2021, dengan memberikan kemudahan kepada nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, petambak udang dalam mengakses kredit pendanaan,” ujar Abdullah saat raker Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono yang membahas refocusing dan realokasi belanja KKP Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Legislator NasDem itu mengatakan, potensi sektor kelautan dan perikanan dalam negeri sangat luar biasa. Untuk itu perlu mendapatkan dukungan serius dari pemerintah lewat penetapan anggaran yang baik.

”Dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar potensi itu dapat dimaksimalkan, supaya bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terutama di masa pandemi seperti ini,” jelasnya.

Terkait isu ekspor benih lobster, wakil rakyat dari dapil Maluku itu mengapresiasi KKP yang telah menghentikan izin ekspor tersebut. Ia berharap agar ada kajian lebih lanjut soal benih lobster, karena pemerintah dapat mendorong pembudidayaan lobster di dalam negeri serta mengawasi pengembangan komoditas laut tersebut.

Selain itu, Abdullah juga mencermati persoalan penggunaan rumpon, sebuah alat bantu tangkap ikan, untuk kegiatan perikanan di laut lepas.

"Saya berharap ada aturan yang tegas soal penggunaan alat bantu tersebut. Sebab tak jarang keberadaan alat bantu itu mengganggu kerja nelayan tradisional yang menggunakan jaring ketika melaut," pungkasnya. (HH/*)