JAKARTA (10 Februari): Penanganan masalah klasik terkait pupuk bersubsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk bersubsidi secara merata.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rachmad Gobel saat memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan sejumlah menteri di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Dalam rapat itu Rachmad Gobel didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. Sedangkan para menteri yang hadir adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Industri Kimia, Tekstil,dan Aneka (IKTA), Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.

Gobel mengingatkan, hingga saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan Pemerintah Pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan terkait pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia.

“Penanganan pupuk bersubsidi harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk bersubsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total,’’ kata Gobel.

Legislator NasDem itu menambahkan, pendistribusian pupuk bersubsidi itu ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam. Karena itu persoalan pupuk bersubsidi tidak bisa hanya diselesaikan Menteri Pertanian.

Wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu juga mengatakan, dibutuhkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.  Penyelesaian masalah pupuk bersubsidi bukan hanya penanganan soal pupuknya, melainkan pada penyelesaian masalah pertanian yang wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Sementara persoalan fiskal keuangan dan subsidi pupuk berada di bawah Menteri Keuangan. Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi itu bukan hanya penanganan pupuk bersubsidinya, melainkan juga penyelesaian masalah pertanian secara total. Harus dipikirkan ke arah sana,” tandas Gobel.

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menegaskan DPR secara sengaja mengadakan rapat gabungan untuk mendiskusikan isu-isu terkini soal pupuk bersubsidi.

“Tujuannya, agar kita secara bersama-sama bisa memecahkan masalah klasik tentang pupuk. Apalagi soal pangan karena sudah menyangkut permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Gobel. (dpr.go.id/*)