JAKARTA (9 Februari): Pers sebagai bagian dari pilar demokrasi dalam memberantas hoax di masa pandemi Covid-19, mendapat dukungan dari DPR. Bahkan, pers harus diapresiasi karena dalam situasi sulit seperti sekarang tetap bertahan dan menjadi verifikator di tengah gempuran arus informasi media sosial.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengaku cukup memahami industri media yang sekarang benar-benar dalam masa sulit. Tidak hanya akibat pandemi, melainkan juga karena industri media digital secara global.
"Saya sangat prihatin dengan kondisi berbagai media massa (elektronik, online ataupun cetak) yang betul-betul mengalami kesulitan sejak masa pandemi. Di industri media, sedang terjadi disrupsi besar dengan hadirnya media digital yang memungkinkan terbitnya berbagai produk media yang hadir dari perorangan," kata Farhan, dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/2) memperingati Hari Pers Nasional tahun 2021, yang jatuh setiap 9 Februari.
Menurut Legislator NasDem itu, peran media diuji oleh pandemi Covid-19 selama setahun terakhir layak diapresiasi dan mendapat perhatian penuh. Media massa, tambahnya, bagaimanapun, dibutuhkan sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi alat komunikasi sosial dan memiliki fungsi yang filosofis dan strategis.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Cimahi) itu juga menuturkan, media memerlukan konsistensi yang kokoh dalam menyebarkan informasi karena diuji atas dominasi dan derasnya peredaran informasi di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Saat social media memungkinkan siapa pun bisa membuat dan menyebarkan info apa pun, maka kita akan dihadapkan pada masalah disinformasi, misinformasi, dan hoax yang menguasai langit informasi. Inilah posisi strategis media massa yang menjadi verifikator dari info yang beredar di social media atau bahkan chat group," katanya.
Masyarakat, menurut Farhan, harus memahami secara filosofis bahwa media adalah representasi suara masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, pelaksanaan pemerintahan dan tata laksana kenegaraan.
Media massa dibutuhkan saat ini untuk membendung manuver buzzer opini pribadi ataupun berbayar dan hoax yang berpotensi menghancurkan rasa saling percaya antaranak bangsa.
"Media massa, dengan jurnalisme yang bertanggung jawab, mampu menangkal kebencian yang disebarkan oleh buzzer yang meraup keuntungan dari kebencian yang mereka sebarkan," katanya.
Farhan juga menegaskan saatnya Dewan Pers mengetuk pintu Istana untuk membeberkan kondisi apa adanya, sehingga bisa bersama-sama berbuat untuk selamatkan industri media massa Indonesia dan jurnalisme demokratis untuk keutuhan bangsa Indonesia.
"Jangan sampai media massa nasional ditinggalkan sendiri menghadapi badai ini,†pungkas Farhan.(RO/HH/*)
