PALEMBANG (16 Februari): Dengan segala potensi yang dimiliki, Sumatera Selatan (Sumsel) seharusnya sudah memiliki pelabuhan samudera sebagai penunjang aktivitas masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sumsel.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumsel, Senin (15/2).

“Political will-nya sudah, Presiden sudah datang ke sini dan sudah merestui itu (pembangunan pelabuhan samudera). Kemudian administrasinya pun sudah, tinggal implementasinya terhadap pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. Saya kira memang sudah sangat layak, Sumsel memiliki pelabuhan samudera,” kata Syarief.

Legislator NasDem asal Kalimantan Barat I itu menambahkan, saat ini perhatian pemerintah di bidang infrastruktur telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur, baik di Pusat maupun daerah. Meski demikian, Syarief menilai daya saing infrastruktur Indonesia masih banyak yang perlu ditingkatkan.

“Inilah saatnya, karena Presiden Jokowi sangat konsern dalam membangun infrastruktur. Apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi berkaitan dengan pembangunan pelabuhan. Tentu kita perlu mengawasi terlaksananya pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. Karena Pelabuhan Boom Baru yang saat ini beroperasi, sudah tidak layak, karena berada di tengah kota,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Herman Deru mengatakan, dirinya pernah menyampaikan perihal Pelabuhan Tanjung Api-api kepada Presiden Joko Widodo. Saat itu menurut Herman, Presiden Jokowi cukup terkejut karena pelabuhan yang sejak lama sudah dibuat perencanaannya itu tak kunjung terealisasi.

“Perda Rt/Rw sudah selesai lima tahun yang lalu, izin pembentukan juga sudah selesai. Tinggal political will saja yang belum. Menko Marves (Kemaritiman dan Investasi), Bappenas, BPN serta kementerian/lembaga terkait lainnya sudah melakukan rapat agar ground breaking dilaksanakan pada akhir tahun 2021,” kata Herman. (dpr.go.id/*)