JAKARTA (18 Februari): Badan Legislasi (Baleg) DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menyarankan agar UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi.  UU No11 Tahun 2008 itu pernah direvisi tahun 2016. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya dari Fraksi Partai NasDem di Jakarta, Rabu (17/2).

"Besar kemungkinan revisi UU ITE masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021," ujarnya.  

Menurut Willy, kemungkinan masuknya UU ITE ke dalam Prolegnas 2021 sangat terbuka karena Prolegnas 2021 belum disahkan DPR.

"Nanti kami tunggu dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly untuk bisa  membahas itu di dalam raker sebelum penetapan Prolegnas 2021," imbuhnya.

Selain itu, Legislator NasDem itu juga menilai bahwa langkah revisi tersebut adalah hal yang penting. Alasannya, sebentar lagi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sebagian napasnya ada di UU ITE, juga akan segera rampung.

"Menurut saya hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik bisa dilawan dengan budaya komunikasi positif dan perangkat hukum yang adaptif," ujarnya.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan) menambahkan, yang dirugikan dari UU ITE selama ini adalah adanya fenomena saling lapor hingga pemidanaan pikiran dan pendapat kepada masyarakat yang sudah susah payah membangun situasi demokratisasi.

Ia menegaskan bahwa demokratisasi tersebut harus terus dijaga dengan membudayakan dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.

“Pasal-pasal karet dan pasal-pasal overkriminalisasi bisa menyasar siapa pun. Ini merugikan persahabatan demokratis kita. Pasal-pasal tersebut yang urgent perlu direvisi segera dengan tetap mempertimbangkan pentingnya sopan santun dan kebijaksanaan menggunakan media digital,” jelasnya.

Ke depannya, Willy menunggu inisiasi revisi UU ITE menjadi kenyataan.

"Saya berharap komunikasi dan dialog antarwarga negara nantinya makin bisa terselenggara dengan sehat dan konstruktif," tegas Willy lagi.(HH/*)