PALEMBANG (18 Februari): Terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah karena menjadi kendala implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketiga persoalan tersebut adalah database, besarnya bunga, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi salah satu ujung tombak untuk memulihkan perekonomian Sumsel.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi H Amro di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan stakeholder di Palembang, Sumsel, Senin (15/2).  

“Kendala yang dihadapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah database dari UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penerima. Kedua adalah besarnya bunga yang diberikan pemerintah kepada penerima KUR atau UMKM. Ketiga adalah (sektor) usaha (UMKM),” ujar Fauzi.

Legislator NasDem dari dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu mengatakan, meski penyaluran program PEN sudah tepat sasaran, sejumlah hal masih perlu mendapat perbaikan.

"Pertama, jenis usahanya harus dibenahi, kedua jangan sampai tumpang tindih antara KUR penerima dengan UMKM. Artinya jangan sampai satu orang punya tiga usaha (menerima tiga bantuan), itu secara tidak langsung menyalahi aturan yang ada di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Fauzi berharap Sumsel dapat menjadi prioritas utama. Dengan hal itu, diharapkan  ekonomi di Sumsel bisa kembali menggeliat ke arah yang lebih positif seusai terdampak krisis akibat pandemi Covid-19.

"Baik data, jenis usaha maupun bunga ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan,” tutup Fauzi.(dpr.go.id/HH/*)