WONOSARI (23 Februari): Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, mengapresiasi kreativitas investor dalam membangun sektor pariwisata berkonsep pemandangan laut di Gunungkidul, DIY. Namun dia mendapati bahwa perizinan wisata dengan nama "HeHa Ocean View" itu tersendat di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
"Ini obyek wisata luar biasa, dengan pemandangan Samudera Hindia yang membentang luas beririsan dengan tebing dan perbukitan khas topografi Gunungkidul. Tetapi perizinannya belum rampung sejak akhir tahun 2020. Ternyata pelayanannya masih konvensional. Pemkab tidak bergerak cepat merespon hadirnya investor," kata Subardi.
Legislator NasDem itu berkunjung ke Wonosari, Gunungkidul di sela masa reses ini. Dia mengingatkan pihak investor wajib memenuhi aspek legal yang disyaratkan. Hanya saja perlu kerja sama yang baik dari Pemkab.
"Itu kewajiban investor. Jangan sampai aspek hukumnya bermasalah. Tetapi, pemkab harus ramah terhadap investor. Presiden Jokowi selalu bilang negara harus hadir dalam segala aspek, di sini pemkab harus hadir. Jangan pasif seperti ini. Bisa-bisa investor lari," jelasnya.
Subardi menyorot kendala yang dialami dalam hal perizinan. Meski harus melewati berbagai tahapan, urusan perizinan seharusnya dilayani dan didampingi agar menarik bagi investor.
"Bayangkan, di saat kabupaten lain harus cari investor kemana-mana (hingga ke luar negeri), di sini investor seperti HeHa datang sendiri, beli lahan sendiri, garap sendiri. Ini harus menjadi perhatian pemkab agar lebih responsif. Nah menjadi kewajiban saya selaku anggota DPR untuk mengingatkan, mengawasi, dan mengoreksi," imbuh Subardi.
Obyek wisata HeHa Ocean View berdiri di atas lahan seluas 35 ribu meter persegi. Letaknya di Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Meski baru digarap sekitar 80%, obyek wisata berkonsep pemandangan laut ramai dikunjungi para pelancong sejak dibuka pada tanggal 1 Februari lalu.
Kehadiran obyek wisata baru ini membuat Subardi optimistis perekonomian Gunungkidul meningkat pesat. Namun, syaratnya pemkab harus mengubah birokrasi yang rumit dan sulit, menjadi birokrasi yang melayani.
Begitupun dengan strategi pembangunan. Menurut Ketua DPW NasDem DIY itu, Gunungkidul tidak boleh bergantung pada dana bantuan, melainkan dengan gebrakan seperti menjual konsep 'masterplan' pariwisata.
"Selama ini saya lihat Gunungkidul banyak bergantung pada bantuan dengan embel-embel daerah miskin, gersang dan tertinggal. Itu harus diubah dengan menjual konsep pembangunan yang lebih tertata. Targetkan segala perizinan rampung dalam tempo singkat. Saya yakin, sektor pariwisata Gunungkidul akan maju pesat menyaingi pulau Bali," tegas wakil rakyat dari dapil DIY itu.(Nizar/*)
