JAKARTA (24 Februari): Dengan semangat leaving no one behind, baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh saling menunggu untuk terlibat dan merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi nasional Covid-19.
"Saat ini kita sedang melaksanakan program vaksinasi nasional. Memang belum semua masyarakat siap divaksin tetapi sosialisasi dan distribusi informasi terkait vaksin harus dilaksanakan termasuk terhadap para sahabat difabel," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Covid-19 dan Vaksin: Inklusivitas Difabel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Media Indonesia, Rabu (24/2).
Dalam diskusi yang dimoderatori Irwansyah (Kepala Litbang Media Indonesia) itu menghadirkan Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19), Bahrul Fuad (Komisioner Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas), Eva Rahmi Kasim (Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia), Samsul Rizal (Rektor Universitas Syiah Kuala, Aceh, penulis kata pengantar buku Minda Mahasiswa Indonesia: Ketika Masyarakat Indonesia Melawan Pandemi), dan Arif Maftuhin (Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies) sebagai narasumber.
Selain itu, diskusi juga menghadirkan Christella Fenisianti (Co-Founder at Abilitas.id) dan Anggiasari Puji Aryantie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) sebagai penanggap.
Lestari berharap, saat ini sudah disiapkan program tanggap vaksin Covid-19 inklusif untuk penyandang disabilitas.
Langkah tersebut, kata Legislator NasDem itu, adalah keharusan, Karena, para difabel terkendala akses informasi, terpaksa kontak fisik karena sangat tergantung pada pendamping, kemudian akses layanan yang sulit dijangkau.
Apalagi, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas agar mendapat perlindungan dan pendampingan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat UU itu bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang mendukung para penyandang disabilitas di masa pandemi ini. Untuk itu, tegasnya, suara dari para penyandang disabilitas sangat perlu didengar.
Wiku Adisasmito menegaskan, di masa pandemi Covid-19 ini semua lapisan msyarakat memang terdampak. Di sisi lain, terdapat keterbatasan pasokan vaksin Covid-19 untuk diaplikasikan segera.
Sehingga, menurut Wiku, untuk menangani dampak pandemi, pemerintah membuat skema-skema vaksinasi lewat skala prioritas bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Pengaturan jadwal vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan, ungkap Wiku, dimulai pada April 2021.
"Pandemi akan berakhir bila perilaku masyarakat berubah ke arah disiplin menjalankan 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) dalam kesehariannya," tegas Wiku.
Sedangkan Bahrul Fuad mengatakan di masa pandemi perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan.
Berdasarkan survei Komnas Perempuan, menurut Bahrul, dua dari tiga responden perempuan penyandang disabilitas menanggung beban rumah tangga lebih berat di masa pandemi ini.
Selain itu, di masa pandemi ini, risiko terpapar Covid-19 dan mobilitas penyandang disabilitas sangat terancam.
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Eva Rahmi Kasim mengakui para penyandang disabilitas rentan terpapar Covid-19. Fakta di lapangan, memperlihatkan betapa sulitnya penyandang disabilitas menjalankan 3M.
Relatif banyaknya penyandang disabilitas mental yang dititipkan keluarganya di panti-panti rehabilitasi, menurut Eva, membuat pencegahan terpaparnya penyandang disabilitas di panti rehabilitasi dari Covid-19, menjadi lebih sulit.
Diakui Eva, saat ini Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar penyandang disabilitas diprioritaskan dalam program vaksinasi nasional Covid-19.
Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies, Arif Maftuhin menilai pemerintah tidak melihat pentingnya representasi penyandang disabilitas dalam kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Padahal, jelas Arif, bila penyandang disabilitas dijadikan contoh dalam sosialisasi vaksinasi nasional Covid-19, bisa sekaligus membentuk opini bahwa penyandang disabilitas saja bisa divaksinasi dengan baik, apalagi warga lainnya.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal berpendapat di masa pandemi ini seharusnya bisa diterapkan pola dan strategi yang mengedepankan kearifan lokal agar masyarakat bisa menjalankan norma-norma baru yang adaptif terhadap kondisi yang ada saat ini.[*]
