TANGSEL (14 Juni): Lambatnya proses pelayanan administrasi di sebagian rumah sakit di Indonesia, menjadi sorotan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rian Firmansyah.

Rian mengemukakan itu saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan manajemen RS Premier Bintaro (RSPB) dan perwakilan PT Jasindo, di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/6). Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur RSPB, Martha M Siahaan, Manager Operasional, Sammy, Manager Marketing, Pringgondani, dan jajaran manajemen RSPB.

“Tidak dipungkiri jika kita lihat beberapa fakta di lapangan ada sejumlah rumah sakit yang lambat dalam segi administrasi. Hal tersebut membuat pasien yang membutuhkan pertolongan cepat akhirnya bukan tertolong malah meninggal di tempat. Saya rasa itu tidak benar. Persoalan seperti ini harus digaungkan. Pasalnya jika berbicara nyawa pasien, itu bukan hal yang main-main. Maka dibutuhkan  proses administrasi yang cepat,” tegas Rian.

Legislator NasDem itu menjelaskan, kehadiran BURT guna mengetahui kesiapan RSPB dalam melayani pasien, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), serta program kemitraan antara Jasindo dengan pihak rumah sakit sebagai provider-nya. Ia menilai RSPB pantas menjadi role model untuk semua RS yang ada di Indonesia.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menambahkan, dari paparan saat pertemuan, RSPB sudah memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tidak hanya dalam negeri akan tetapi di seluruh dunia, dan RS itu layak menjadi rujukan.

“Kesiapan di RSPB sudah sangat siap. Untuk segi pelayanan kesehatan, RS ini memiliki dua keunggulan yakni bedah tulang serta bedah pembuluh darah. Fasilitas yang dimiliki ruang ICU, NICU untuk anak, UGD, dan lainnya. Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi RS daerah maupun pusat,” apresiasi Rian.  

Di tempat yang sama, Direktur RS Premier Bintaro Martha M Siahaan memastikan proses administrasi di RSPB dilakukan dengan cepat, dan tidak menjadikan administrasi itu sebagai penghalang masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat.

“Menurut saya jika berbicara administrasi bisa berjalan paralel. Jika tidak ada yang mengantar (pasien), (administrasi) bisa berjalan belakangan. Yang terpenting bagaimana pasien atau pelanggan atau masyarakat bisa diselamatkan ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan apalagi yang bersifat darurat,” jelasnya. (dpr.go.id/*)