JAKARTA (24 September): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghentikan sementara uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang saat ini tengah berlangsung, hingga terbentuk herd immunity.

“Kita meminta uji coba PTM segera dihentikan. Sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa sangat fatal jika keselamatan anak malah dijadikan coba-coba. Sekarang terbukti, dengan 1.296 klaster baru di sekolah. Ini harus segera dihentikan, sebelum situasi menjadi semakin parah dan anak-anak menjadi korban,” tegas Lisda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).

Lisda mengemukakan itu menanggapi pernyataan Kemendikbudristek yang mengungkap sebanyak 1.296 sekolah tercatat sebagai klaster baru semenjak PTM berlangsung. Dari data tersebut, diketahui setidaknya 15.000 siswa terkonfirmasi positif Covid-19, dengan mayoritas merupakan pelajar sekolah dasar (SD).

Legislator NasDem itu menilai pemerintah terlalu berani mempertaruhkan nyawa anak, dengan menjalankan PTM di tengah kasus pandemi yang masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Jangan sampai kita membahayakan anak-anak dengan memaksakan uji coba PTM terus berlangsung. Hingga hari ini sudah 15.000 anak yang terpapar di sekolah. Jangan sampai kita mempertaruhkan nyawa anak dalam kondisi ini. Nyawa cuman satu, tidak sebanding dengan kepentingan apapun,” sambungnya.

Tingkat vaksinasi yang dinilai masih cukup rendah di sejumlah daerah, seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk menunda proses belajar mengajar bagi anak secara tatap muka.

“Seharusnya ditunggu hingga 70% angka vaksinasi baru terbentuk herd immunity. Setelah hal tersebut terwujud, baru dilaksanakan peninjauan apakah sudah dapat dilaksanakan PTM atau belum. Kalau sekarang kan angka (vaksinasinasi) nasional masih berkisar pada 22%. Masih rendah dari target,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan PTM yang sudah berlangsung selama ini, Legislator NasDem itu meminta agar segera dikaji penyebabnya sehingga menimbulkan klaster baru di ribuan sekolah tersebut.

“Sebaiknya dilakukan kajian, sebab dan akibat kenapa bisa muncul klaster baru. Jadi jika memang nantinya dihentikan (PTM), saat hendak memulai kembali pemerintah sudah memiliki solusi yang tepat agar anak betul-betul dalam kondisi aman saat belajar di sekolah,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut. (Bee/*)