JAKARTA (16 November): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi gejolak harga pangan jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dari tahun sebelumnya.

“Terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya masalah anggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara penghitungan produksi dan target,” ujar Rusdi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan jajaran Eselon I Kementan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Sebagai contoh, pada Mei 2022, Kementan menyatakan 3 (tiga) tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.

Di sisi lain, Legislator NasDem itu juga menyayangkan komitmen Kementan mengenai produksi kedelai. Sebab menurutnya, Menteri Pertanian pernah berjanji akan menuntaskan permasalahan kedelai dalam dua musim tanam. Namun, hingga kini produksi dan produktivitas kedelai belum terlihat meningkat signifikan. Sehingga, kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan impor.

“Soal target peningkatan produksi kedelai dinilai (seperti) lagu lama yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, slogan pencapaian swasembada tidak diiringi dengan penyiapan atau ketersediaan benih dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu meminta Kementan untuk mengantisipasi krisis pangan. Kementan harus memiliki blue print pembangunan sektor pertanian yang jelas, terukur, dan realistis.

“Komisi IV DPR RI meminta agar semua kegiatan strategis serta berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan perbaikan nilai tambah produk pertanian agar diperhatikan, termasuk kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” tutup Rusdi. (dpr.go.id/*)