JAKARTA (15 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap pemerintah menyisir lagi dua komponen besar biaya haji yakni transportasi dan konsumsi (catering) sehingga bisa diperoleh biaya perjalanan ibadah haji 2023 yang benar-benar adil bagi calon jemaah haji.
‘’Kita nilai biaya perjalanan ibadah haji 2023 yang ditanggung calon jemaah haji terlampau besar dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu Rp39 juta dan tahun ini semula diusulkan Rp69 juta. Ini kebangetan,’’ kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan di Jakarta, Rabu (15/2).
Namun Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu bersyukur karena biaya ibadah haji yang ditanggung calon jemaah haji pada 2023 disepakati sebesar Rp49 juta. Sisanya diambil dari dana haji.
‘’Penurunan biaya haji itu tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan standar haji. Malah harus lebih baik, ‘’ kata Sri Wulan.
Dia menegaskan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah antre lebih dari 10 tahun. Mereka seharusnya berangkat dua tahun lalu, atau tahun lalu, tetapi terkendala karena pandemic Covid 19. Jangan sampai mereka yang telah menunggu lama dan melunasi pembayaran harus menanggung beban tambahan lagi di saat mau berangkat menunaikan ibadah haji.
‘’Saya yakin ada peluang-peluang yang memungkinkan biaya perjalanan haji yang ditanggung calon Jemaah haji bisa ditekan lagi. Butuh keseriusan, ketelatenan, ketabahan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk menyisir dan menghitung ulang komponen-komponen besar biaya itu,’’ tambah Sri Wulan.
Legislator NasDem itu juga mengingatkan agar penetepan biaya haji 2023 benar-benar dirasakan adil oleh para calon jemaah haji, sehingga mereka bisa berangkat ke Tanah Suci dengan hati yang damai dan tenang serta khusuk dalam menunaikan ibadah haji.
‘’NasDem tegaskan bahwa mari kita tetapkan biaya perjalanan haji yang benar-benar dirasa adil terutama oleh 221 ribu calon jemaah haji tahun ini. Jangan ada lonjakan biaya,’’ kata Sri Wulan lagi. (*)