BOGOR (1 Juni): Penyebaran narkoba yang masif tidak hanya mengancam ideologi bangsa, tapi juga memberikan dampak  bagaimana upaya membangun manusia seutuhnya.

"Karena dengan manusia yang kuat akan berdampak pada produktivitas yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, keamanan, dan politik,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel saat menyampaikan pidato pembukaan secara virtual Sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD), di Lido, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Dalam kesempatan tersebut, Gobel mengapresiasi dan menyampaikan rasa bangganya karena Sidang AIPACODD  dihadiri delegasi ketua parlemen dan anggota Parlemen se-ASEAN (AIPA).  

Gobel menjelaskan tema yang diambil dalam pertemuan AIPACODD ke-6 kali ini adalah Supporting Inclusive Economic Growth through Drug Free.

Tema tersebut, menurutnya, dapat dimaknai dalam dua perspektif. Pertama,  perspektif dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang meluas terhadap ekonomi

"Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp74,4 triliun. Sedangkan  penelitian  menunjukkan kerugian ekonomi AS mencapai 740 miliar dolar Amerika per tahun," papar Gobel.

Kedua, tambah Gobel, tema yang diangkat juga dapat dimaknai dari perspektif sebaliknya, yaitu, terus mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba.

Pimpinan Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan DPR RI ini juga menjelaskan, dalam konteks ASEAN, laporan PBB menyebutkan bahwa konflik dan perang berdampak pada peningkatan produksi narkoba yang menghambat tercapainya ekonomi inklusif.

"Oleh karena itu dalam pertemuan ini, saya berharap kita dapat bekerja sama dan menemukan solusi untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di ASEAN," tegas Gobel.

Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu juga menekankan bahwa pembangunan inklusif dan strategi memerangi narkoba memiliki keterkaitan. Menurutnya, salah satu cara terbaik memerangi narkoba adalah dengan melakukan upaya preventif yang bertujuan mengurangi peredaran narkoba.

“Sehingga sebagai insan parlemen kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorongan pembangunan ekonomi yang inklusif. Peran parlemen tidak hanya terbatas dalam fungsi representasi namun juga memiliki mandat dalam mendukung kebijakan luar negeri dan berperan dalam diplomasi parlemen untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional dan regional," kata Gobel.

Ia menambahkan, melalui AIPA, para anggota Parlemen se-ASEAN memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan termasuk penyalahgunaan narkoba. Tantangan utama dalam memerangi narkoba adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya. Terutama di kalangan generasi muda yang perlu diberikan pemahaman, yang komperhensif dan menciptakan lingkungan aman bagi mereka.

"Layanan pengobatan dan rehabilitasi berkualitas penting untuk individu yang berjuang melawan kecanduan. Di sisi lain, penegakan hukum juga memiliki peran penting dalam melawan perdagangan narkoba. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk lembaga penegak hukum dan kerja sama internasional guna menangkal perdagangan narkoba," jelas Gobel.

Dengan adanya pertemuan ini, Gobel berharap para insan parlemen di kawasan ASEAN menguatkan tekad untuk mewujudkan drug free ASEAN 2025. Tantangan penyalahgunaan narkoba menuntut parlemen untuk menemukan metode yang efektif dan efisien.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba. Melalui diskusi konstruktif, kolaborasi erat, dan semangat berbagi pengetahuan kami yakin akan menemukan solusi efektif, berkelanjutan, dan adil,” pungkasnya.(dpr/*)