JAKARTA (8 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, meminta Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023. Kementerian yang menaungi koperasi tersebut harus melakukan berbagai langkah strategis menuju terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat.
"Pertama, Kemenkop-UKM harus terus meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi bermasalah. Hal tersebut guna memperbaiki citra koperasi dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri," ujar Martin dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Legislator Partai NasDem itu juga meminta Kemenkop-UKM untuk menciptakan ekosistem koperasi sebagai bagian integral dari industri usaha simpan pinjam koperasi. Hal itu untuk mendukung sistem keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput.
"Selain itu, guna mendukung program Kemenkop-UKM dalam mendata koperasi dan UMKM yang ada, Komisi VI mendukung Kemenkop-UKM sebagai wali data tunggal Koperasi dan UMKM yang terintegrasi di seluruh Indonesia," tandas Martin.
Martin menambahkan, Komisi VI mendorong Kemenkop-UKM untuk meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023.
Lebih lanjut, terhadap pagu indikatif Kemenkop UKM tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun, Martin mengatakan Komisi VI menyetujui pagu indikatif yang terdiri dari program dukungan manajemen dan kewirausahaan sebesar Rp411 miliar. Selain itu, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1,086 triliun. Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenkop-UKM tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun. (dpr.go.id/*)
