JAKARTA (30 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Toboali di Bangka Belitung (Babel) sebagai salah satu solusi mengatasi over kapasitas. Sahroni menilai permasalahan utama lapas di Indonesia umumnya terkait dengan kelebihan kapasitas.
"Problem utama kita memang lapas ini sudah banyak yang over kapasitas. Kalau dibiarkan begitu terus, khawatir jadi tidak layak dan muncul kerentanan aspek HAM (hak asasi manusia)," ujar Sahroni melalui keterangannya, Senin (29/4).
Oleh karenanya, tambah Sahroni, bagi wilayah yang belum memiliki lapas, seperti di Toboali, Komisi III sangat mendukung untuk segera dibangun lapas di sana.
"Untuk Kanwil Kemenkum dan HAM lain bisa ditiru juga, (narapidana) jangan ditumpuk di satu tempat," kata legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu.
Sahroni juga memberi pesan kepada para penegak hukum, untuk terus mengedepankan restorative justice. Langkah tersebut menurutnya bisa menjadi cara paling efektif dalam mengatasi permasalahan over kapasitas lapas yang ada saat ini.
“Yang paling penting memang paradigma penyelesaian kasus pidana kita harus berubah, selalu utamakan restorative justice," tegas legislator yang akan kembali duduk di Senayan periode 2024-2029 itu.
Menurut Sahroni, penegak hukum tidak harus memasukkan semua pelaku kejahatan ke dalam penjara, karena ada penyelesaian melalui restorative justice.
"Percuma kita bangun lapas sebanyak apa pun kalau begitu ceritanya, bakal penuh-penuh juga," tukasnya.
Dalam hukum modern, lanjut Sahroni, balas dendam bukan lagi menjadi pokok utama. Yang terpenting adalah penyelesaian berimbang yang memberi keadilan.
“Kayak maling ayam atau maling ternak masuk penjara, jangan ada lagi cerita yang begitu. Cari penyelesaian lain yang lebih solutif dan berimbang," katanya.
Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum dan HAM Babel melanjutkan pembangunan Lapas Toboali sebagaimana diungkapkan Kakanwil Harun Sulianto, di Pangkalpinang, Sabtu (28/4). Selama ini belum ada lapas di Kabupaten Bangka Selatan. (RO/*)
