JAKARTA (9 Desember): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyoroti minimnya fasilitas penegak hukum sehingga menghambat upaya pemberantasan aktivitas tambang ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Minimnya sarana dan prasarana penegak hukum ini, merupakan masukan berharga bagi Komisi III,” ujar Rudianto seusai memimpin kunjungan kerja Komisi III DPR di Markas Polda Sulawesi Tenggara, Jumat (6/11/2024).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, dan Kota Makassar) itu menjelaskan, ia telah menyerap aspirasi dari jajaran Polda Sulawesi Tenggara tentang minimnya sarana dan prasarana. Aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti seusai masa reses.

“Ini akan segera kami tindak lanjuti setelah masa reses anggota DPR nanti,” ungkap Rudianto.

Ia mengungkapkan, aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah menjadi perhatian serius. Terutama proses penegakan hukum yang belum optimal dan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Rudianto meminta Polda Sulawesi Tenggara segera menuntaskan pengusutan tambang ilegal di wilayah hukumnya.

“Soal maraknya tambang ilegal ini, kami sampaikan langsung ke para penegak hukum agar praktik-praktik tambang ilegal harus ditertibkan, khususnya yang menyangkut pencemaran lingkungan,” ujar dia.

Rudianto juga mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal dapat dibongkar sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara.

“Kita harus menindak praktik-praktik ini demi menjaga lingkungan dan memastikan hukum berjalan optimal,” pungkasnya. (safa/*)