DENPASAR (10 Desember): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang meringankan beban masyarakat jelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menurunkan harga tiket pesawat. Penurunan tiket pesawat tersebut berlaku selama periode Nataru 2024-2024 mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.
"Insentif ini sebaiknya tidak hanya berlaku selama musim Nataru, melainkan diperluas ke waktu-waktu lain sepanjang tahun," ungkap Rico saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, Sabtu (7/12/2024).
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu menambahkan, perluasan diskon dapat membantu pemerataan pariwisata, khususnya untuk destinasi di Indonesia Timur seperti di Papua Barat Daya yang memiliki tempat wisata menarik, yaitu Raja Ampat.
“Diskon harga tiket jangan hanya berlaku di masa Nataru. Kalau hanya di waktu libur nasional, UMKM dan masyarakat lokal di Raja Ampat akan terus rugi,†tukas Rico.
Anggota DPR yang sudah duduk di Senayan dua Periode itu menekankan bahwa aksesibilitas yang lebih terjangkau akan menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi-destinasi terpencil, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang.
Dalam kesemaptan tersebut, Rico Sia juga mengusulkan agar pemerintah menjadikan Indonesia Timur sebagai prioritas dalam rencana pengembangan pariwisata nasional. Menurutnya, dukungan terhadap infrastruktur, promosi, dan konektivitas di wilayah itu merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wisata yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata internasional, tapi akses yang mahal membuatnya kurang diminati wisatawan,†tegasnya.
Penurunan harga tiket pesawat, menurut Rico, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan pariwisata di Indonesia.
“Pemerintah harus mempertimbangkan insentif harga tiket yang berlaku sepanjang tahun untuk wilayah Indonesia Timur. Ini bukan hanya soal pemerataan pariwisata, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat lokal yang mengandalkan sektor ini untuk kehidupan mereka,†pungkasnya. (dpr.go.id/*)
