JAKARTA (18 November): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, Baleg telah menginventarisasi sebanyak 37 RUU yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Rapat Baleg Selasa (17/11) baru pemaparan dari Tim Ahli Baleg. Keputusan RUU mana saja yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 akan dilakukan hari ini Rabu (18/11),” ujar Willy seusai memimpin rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/11).

Legislator NasDem itu mengungkapkan, Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg Penyusunan Prolegnas 2021 pada Selasa (17/11) yang mendengarkan pemaparan Tim Ahli Baleg menyebutkan terdapat 37 RUU yang kemungkinan akan masuk Prolegnas 2021. Rinciannya sebanyak 27 RUU usulan DPR, 9 RUU usulan pemerintah, dan satu RUU usulan DPD RI.

Anggota Komisi I DPR RI dari NasDem itu menambahkan, Baleg DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan terkait Prolegnas 2021 pada hari Rabu (18/11) ini.

Berikut 37 RUU yang diinventarisasi Baleg:

RUU usulan DPR:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I.

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II.

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III.

4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III.

5. RUU tentang perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usulan Komisi IV.

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V.

7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI.

8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII.

9. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII.

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, usulan Komisi VIII.

11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX.

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X.

13. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI.

14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg.

15. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg.

16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg.

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg.

18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg.

19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg.

20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg.

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR.

22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR.

23. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR.

24. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR.

25. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR.

26. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR.

27. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR.

RUU usulan pemerintah:

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. RUU tentang Ibu Kota Negara.

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

7. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RUU usulan DPD:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan.(*)