YOGYAKARTA (29 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi berkunjung ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Senin (28/12). Agendanya adalah memantau program pemberdayaan koperasi dan UKM di Yogyakarta.
Dalam pertemuan itu hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY dan seluruh Kepala Dinas Koperasi/UKM kabupaten/kota se DIY, dan berdiskusi seputar realisasi program pemberdayaan dan pemetaan masalahnya.
“Saya ketemu dengan para kepala dinas, memastikan agar program pemberdayaan tidak ada kendala di lapangan. Di masa pandemi ini, kita tahu banyak pelaku UKM yang terkena dampak,†ujar Mbah Bardi, sapaan akrabnya.
Legislator NasDem dapil DIY itu menanyakan berbagai program pemberdayaan, antara lain pendanaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran. Seluruh program tersebut merupakan hasil rapat kerja Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai temuan masalah itu disampaikan kepada kepala dinas, termasuk persoalan bantuan modal yang dinilai masih sulit.
“Banyak pelaku UKM yang kesulitan mengakses bantuan modal kerja. Ini harus dipetakan masalahnya agar program di Pusat dan daerah berjalan sinkron,†kata Legislator NasDem tersebut.
Subardi juga mengatakan, dalam rapat-rapat Komisi VI DPR, ada banyak program pendanaan yang disepakati, seperti bantuan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada pertemuan tersebut Subardi juga mengapresiasi jajaran Dinas Koperasi dan UKM. Sejauh ini Dinas Koperasi dan UKM DIY telah menyalurkan Rp53,4 miliar dana dari LPDB. Bantuan modal tersebut disalurkan kepada 14 koperasi selama tahun 2020.
“Apresiasi saya kepada jajaran dinas. Saya mendapat laporan penyaluran LPDB di Yogya cukup bagus, yakni Rp53,4 miliar untuk 14 koperasi. Tentu ini perlu digenjot lagi karena pagu nasional yang disepakati di DPR cukup besar, sekitar Rp1,9 triliun di tahun 2020,†jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM DIY, terdapat 270.000 pelaku UKM yang terdata di Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul). Sistem itu mendata seluruh pelaku UKM dengan jenis usahanya. Melalui database ini, Subardi mendorong program pemberdayaan berbasis data digital.
“Digitalisasi akan memudahkan program pemberdayaan koperasi dan UKM. Tujuannya agar program besar pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan cepat,†pungkasnya.(Nizar/*)
