JAKARTA (22 Januari): Pemerintah membuka opsi program vaksinasi Covid-19 mandiri. Wacana itu bisa diterapkan jika implementasi vaksinasi gratis berjalan lambat.

"Jika di kemudian hari hasil evaluasi prosesnya (vaksinasi gratis) lambat, maka tidak menutup kemungkinan kami akan membahas skenario vaksinasi mandiri," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Jumat (22/1).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, penerapan vaksinasi mandiri harus melalui satu pintu dan diawasi pemerintah. Pengawasan penting agar program vaksinasi mandiri tidak mengalami masalah dalam implementasinya.

"Leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan," imbuhnya.

Di sisi lain, Felly meminta program vaksinasi gratis menjadi fokus utama pemerintah. Sebab, vaksinasi gratis merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

"Jadi saat ini kami mengawal dan mengawasi agar sesuai dengan skenario yang sudah disepakati," kata wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara itu.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan tengah menyiapkan regulasi vaksinasi Covid-19 mandiri. Kebijakan ini diambil lantaran banyak permintaan vaksinasi mandiri oleh kalangan pengusaha untuk karyawan mereka.

"Akselerasi vaksinasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," kata Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/1).(medcom/*)