SLEMAN (24 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi, melalui rumah aspirasinya menggagas program desa mandiri di Girikerto, Turi, Sleman, DIY. Program itu memberdayakan potensi desa di bidang pertanian, dengan cara menambah tanaman eksis menjadi tanaman produktif. Khusus di Girikerto, tanaman (perkebunan) salak sebagai tanaman eksis akan ditambah dengan tanaman pala (buah pala).
“Program desa mandiri mendorong masyarakat lebih produktif. Memang perlu inovasi dengan fokus pada tanaman yang lebih menjanjikan, yakni tanaman pala. Kami sudah riset, semua unsur tanaman pala (buah, biji dan daun) lebih prospektif,†kata Widi Sutikno, anggota DPRD Provinsi DIY Fraksi NasDem, yang mewakili Subardi, di Balai Desa Girikerto, Sabtu (23/1).
Widi Sutikno yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Sleman itu meninjau langsung lahan desa mandiri di Desa Girikerto. Ia hadir bersama perwakilan kelompok tani dan lurah. Program itu memanfaatkan tanah kas desa seluas 25 hektar dan akan dikelola BUMDes.
“Kami akan membantu secara terintegrasi, mulai dari pelatihan, pembibitan, bantuan alat pertanian, hingga pengelolaan hasil pertanian. Seluruhnya akan dikelola mandiri oleh BUMDes,†jelas Legislator NasDem DIY itu.
Menurut Lurah Girikerto, Sudibyo, program itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar petani. Sedangkan pemilihan tanaman pala karena sebagian petani di Girikerto sudah menanam pala secara mandiri. Tanaman pala diakui lebih menjanjikan. Hanya saja potensi dari tanaman pala perlu dikelola serius.
“Ini semacam gerakan tanam pala. Kami menyambut baik karena program ini berbasis lapangan. Konsepnya terintegrasi dan melibatkan seluruh sumber daya desa. Apalagi ada petani tanaman pala yang menjadi pelopor,†jelas Sudibyo.
Desa mandiri merupakan program aspirasi yang disampaikan masyarakat Girikerto melalui Rumah Aspirasi Subardi.
Di tempat terpisah, Subardi mengatakan program itu bagian dari program aspirasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.
“Desain pengelolaan program ini diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes sebagai kepemilikan kolektif. Nantinya semua masyarakat terlibat,†pungkas wakil rakyat dari dapil DIY itu.(Nizar/*)