JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi V DPR RI  dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengusulkan agar listrik masuk desa diprogramkan kembali. Program listrik masuk desa masih kurang merata di tengah masyarakat yang membutuhkan listrik.

Permintaan itu disampaikan Sri Wahyuni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), di Jakarta, Selasa (23/3),

"Saya rasa program listrik masuk desa masih dibutuhkan, terutama di dapil saya. Di sana masih banyak rumah yang belum mendapatkan aliran listrik, terutama masyarakat tidak mampu," ujar Sri Wahyuni.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu berharap program listrik masuk desa dapat diprogramkan kembali.

Legislator NasDem itu juga menyoroti refocusing anggaran di Kementerian Desa PDTT yang tidak sebanyak kementerian lain.

"Ada tapi tidak banyak (refocusing), berbeda dengan kementerian lain. Seharusnya program yang menyangkut masyarakat secara langsung itu bisa lebih banyak," ujarnya.

Sri Wahyuni juga menyoroti program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menurutnya ada ketimpangan program yang dibawa anggota DPR RI dengan bupati.

"Anggaran untuk BUMDes dari kementerian itu cuma sedikit, sedangkan dari bupati anggarannya bisa untuk ratusan BUMDes. Oleh karena itu, sebaiknya alokasikan anggaran dari kementerian untuk BUMDes lebih banyak lagi supaya bisa menampung produk unggulan dari daerah," terang Sri Wahyuni.

Jika BUMDesnya semakin banyak, kata Legislator NasDem itu lagi, maka desa-desa akan cepat berkembang dan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.(Fauzi/*)