JAKARTA (26 Maret): Keputusan Pemerintah meniadakan mudik Lebaran 2021 disambut positif Komisi V DPR RI. Hal tersebut dianggap bisa untuk meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.

"Soalnya kita ini kan belum aman," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, Jumat (26/3).

Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu menilai penyebaran Covid-19 di Indonesia belum terkendali. Di sisi lain, upaya menekan penyebaran masih belum maksimal.

"Jumlah vaksinasi kan juga belum mencapai separuh (target vaksinasi)," ungkap dia.

Jika mudik tetap diizinkan, Legislator NasDem itu khawatir lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi. Hal ini dapat membuat kerja pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 menjadi sia-sia.

"Mereka yang datang dan terdampak (terpapar Covid-19), membuat repot di daerah yang mereka datangi," kata dia.

Syarief meminta masyarakat memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Pilihan ini semata untuk melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

Perayaan Idulfitri, kata Syarief, bisa dilakukan tanpa harus pulang kampung. Masyarakat tetap bisa merayakan Hari Kemenangan dengan keluarga lewat teknologi komunikasi.

"Kalau mau melepas kangen kan bisa video call, telepon. Saya kira sudah tidak ada batas-batas itu," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan peniadaan Mudik Idul Fitri 2021. Masyarakat dilarang bepergian ke luar daerah dari 16-17 Mei 2021.(medcom/*)