BANDUNG (15 April): Batalyon Kavaleri (Yonkav) 4/Kijang Cakti (KC), Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), tidak memiliki area lahan latihan yang luas.
"Bahkan areal latihan itu sudah tidak memungkinkan untuk digunakan latihan oleh alutsista jenis kendaraan berat," ungkap anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan.
Farhan mengemukakan itu seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Komandan Yonkav 4/KC, Letnan Kolonel Kavaleri Christian Gordon Rambu serta Asisten Kasdam III/Siliwangi, dan Kabalak Kodam III/Siliwangi di Yonkav 4/KC, Bandung, Jabar, Senin (12/4).
Hal tersebut, kata Legislator NasDem itu, menjadikan lokasi latihan prajurit TNI sudah tidak layak dan relevan, karena saat ini sudah ramai oleh penduduk dan lalu lintas. Farhan mendorong pemerintah dari tingkat Pusat dan daerah untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Sebagaimana bentuk dukungan terhadap peran dan tugas TNI, sudah seharusnya pemerintah ataupun kementerian terkait bisa bekerja sama dan bersinergi mewujudkan lokasi latihan yang layak dan relevan untuk digunakan latihan prajurit,†kata wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi) itu.
Legislator NasDem itu menilai sangatlah penting adanya fasilitas tempat latihan yang luas, layak dan relevan bagi prajurit TNI. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki alutsista yang canggih namun tidak memiliki tempat latihan.
“Saya rasa persoalan ini salah satu prioritas yang harus kita utamakan. Diharapkan para prajurit TNI yang berada di bawah naungan Yonkav 4/Kijang Cakti dapat memiliki tempat latihan yang sesuai prosedur sebagai mana mestinya. Dengan demikian latihan para prajurit TNI bisa maksimal,†harapnya.
Selain itu, kata Farhan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan tugas dan fungsi TNI dalam menjalankan tugas negara.
“Salah satunya adalah tentang kesejahteraan prajurit. Diharapkan Panja Kesejahteraan Prajurit bisa menemukan, mengindentifikasi mana saja yang menjadi prioritas yang harus Komisi I DPR pilih guna mewujudkan kesejahteraan prajurit mulai dari uang makan hingga tempat tinggal,†tandasnya.(dpr.go.id/*)
