JAKARTA (9 Juni): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kinerja Kemenhub tersebut antara lain karena pelabuhan dan pelayaran di Indonesia mendapatkan pujian di mata internasional termasuk para petugas yang menangkap kapal asing di perairan Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kemenhub, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021 dan membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran kementerian/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2022 di masing-masing Unit Eselon I, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Syarif juga menyampaikan aspirasi kepada Ditjen Perhubungan Udara terkait penetapan lokasi Bandara di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bupati Kayong Utara, menurut Syarif, mendukung penetapan lokasinya dan pembebasan lahan dari pihak kementerian juga sudah sepakat.
"Dengan dibangunnya bandara tersebut, saya yakin angkutan udara kelak akan menjadi primadona," ujar Legislator NasDem tersebut.
Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat itu meminta Ditjen Perhubungan Darat agar segera membangun halte penyeberangan di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara menuju Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
"Ini sangat dibutuhkan karena penyeberangan itu merupakan lalu lintas pesisir yang bisa memperpendek jarak tempuh menuju ibu kota provinsi," jelasnya.
Berkaitan dengan Detail Engineering Design (DED) di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Syarif mengatakan di daerah terpencil itu sampai saat ini belum ada fasilitas penyeberangan.
"Akses penyeberangan saat ini hanya menggunakan sampan," imbuhnya.
Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap, ketika sudah di-approve, penyeberangan tersebut bisa diakses oleh kendaraan roda dua.
“Kemudian dermaga yang ada di Sungai Raya. Dulunya milik Kementerian Perhubungan dan sekarang diserahkan ke provinsi. Maka untuk itu, dermaga itu perlu diurus. Karena belum masuk program prioritas, hal ini perlu menjadi perhatian," tambahnya.(dpr.go.id/*)
