JAKARTA (20 September): Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan belum menjadi arus untuk merealisasikan kebijakan politik nasional. Perempuan masih sekadar representasi kesetaraan di dunia politik.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Willy Aditya dalam diskusi virtual bertajuk 'Afirmasi Perempuan dalam Reformasi Partai Politik,' Minggu (19/9).
"Perempuan di dunia politik masih minimal, khususnya pada kepedulian terhadap isu-isu yang menyangkut kaum hawa. Sistem di kepartaian yang begitu melekat mesti ditinggalkan," ungkap Willy.
Oleh karenanya, anggota Komisi XI DPR itu menegaskan, atribut partai harus ditanggalkan. Willy pun mencontohkan situasi di DPR. Agenda politik yang menyangkut kepedulian terhadap perempuan masih belum merata.
"Kita ingin menempatkan capaian yang realistis, bagaimana program kaukus perempuan itu harus memiliki minimal isu bersama," ujar Willy.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengatakan kehadiran perempuan semestinya menjadi pendorong untuk tercapainya tujuan politik. Tujuan ini harus seirama dari Pusat hingga daerah.
"Apa sih yang teman-teman mau, mau fokus pada basic issue apa? isu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) atau RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)? Sehingga dia menjadi gelombang besar. Itu butuh literasi yang berbasis pergerakan," ujar Willy.
Sedangkan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama mengatakan kehadiran perempuan di dunia politik diharapkan mampu membawa arus perubahan. Hal ini demi menelurkan kebijakan yang ramah gender.
"Keterwakilan perempuan di legislatif baik di provinsi, kabupaten atau kota, yang bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu cenderung responsif gender. Bagaimana kemudian ramah terhadap perempuan, ibu dan anak," ucap Heroik.(Medcom/*)
