JAKARTA (24 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyiapkan konsep pendekatan pemulihan ekonomi secara terukur dan tepat sasaran. Selain itu, KKP juga harus mampu melakukan resiliensi yang adaptif dan berkelanjutan di masa pandemi Covid-19 melalui program kegiatan prioritas dan pendukung pada 2022.
"Walaupun pagu anggaran KKP tahun 2022 masih di bawah satu persen dari APBN, semangat dan komitmen harus tetap dijaga dalam optimalisasi penyerapan anggaran. Hal ini agar transformasi perekonomian sektor kelautan perikanan meningkat dan bantuan ke masyarakat cepat terdistribusi di awal tahun," ujar Abdullah saat Raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono bersama jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).
Abdullah Tuasikal mengungkapkan potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang luar biasa, dapat menjadi sektor strategis penggerak roda perekonomian nasional.
"Perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang tepat dapat memaksimalkan potensi tersebut menuju kesejahteraan masyarakat," harap dia.
Legislator NasDem itu menegaskan, Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan dan laut yang mampu menyumbang peningkatan produksi usaha perikanan budidaya.
Tuasikal mengatakan, potensi kawasan budidaya Maluku sebesar 183.046,40 ha, namun tingkat pemanfaatan baru 4,12 %. Sedangkan potensi perikanan air tawar yang terdapat di rawa, sungai dan danau baru mencapai tingkat produksi 0,1 % dari 620.841,69 ton total perikanan budidaya Maluku.
Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu pun meminta perhatian KKP untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Maluku.
“Bagaimana negara Indonesia mau maju, kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Harapannya potensi ini dapat dimanfaatkan, kalau Indonesia maju, masyarakatnya sejahtera," tegasnya.
Abdullah Tuasikal juga menyebutkan bahwa bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti bioflok, benih ikan, dan calon induk ikan, selama ini tidak memperhatikan sistem keberlanjutan usaha budidaya.
"Selama ini benih ikan air tawar diimpor dari luar Maluku, dengan waktu dan jarak tempuh transportasi telah berdampak pada tingkat kematian benih ikan mencapai 40 persen," katanya.
Dengan kondisi seperti ini, sambung dia, seharusnya KKP mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, dengan melakukan terobosan terhadap kebekuan birokrasi.
"Salah satu inovasi dapat dilakukan melalui unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Ambon, diubah menjadi Balai Pelatihan, Penyuluhan dan Pembenihan Perikanan," imbuhnya.
Abdullah berharap, dengan terobosan inovasi itu dapat menyediakan benih dan calon induk ikan bagi pelaku usaha budidaya yang berada di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua.
"Dengan kerja sama dan kerja keras antar kementerian, harapannya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke," pungkasnya.(RO/*)
